KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti menghadiri Rapat Tim Pengarah (Steering Committee) Penyusunan Rencana Kerja (Annual Work Plan) Tahun 2025 Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).
Rapat ini bertujuan merumuskan dan menyepakati rencana kerja 2025 sebagai bagian dari kerja sama strategis antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF. Dalam sambutannya, Deputi yang akrab disapa Lisa tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan UNICEF untuk menghadapi tantangan peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan di Indonesia.
“Melalui kerja sama yang solid dan rencana kerja yang terarah, kita bisa memastikan program-program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak dan keluarga di seluruh Indonesia,” ujar Deputi Lisa.
Sebagai Ketua Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif (PAUD HI), Kemenko PMK telah mendapat dukungan dari Program Kerja Sama RI-UNICEF, termasuk dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi di sejumlah wilayah. Deputi Lisa mengungkapkan bahwa monitoring tersebut menemukan sejumlah tantangan di lapangan, termasuk miskonsepsi terkait implementasi PAUD HI.
“Selama ini PAUD HI sering dianggap hanya mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal pendekatan ini mengusung konsep Nurturing Care Framework yang meliputi kesehatan dan gizi, pendidikan dini, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini. Akibatnya, program PAUD HI kerap terfokus pada pendidikan anak usia 5–6 tahun, yang menjadi tanggung jawab Kemendikbudristek, sementara layanan untuk anak usia 0–3 tahun masih minim,” jelas Deputi Lisa.
Lisa juga menyoroti lemahnya koordinasi antar sektor di lapangan, di mana layanan masih berjalan secara terpisah tanpa komando yang jelas. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenko PMK tengah mengkaji ulang konsep PAUD HI, termasuk indikator keberhasilan dan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terarah dan menjadi dasar kebijakan yang lebih komprehensif.
Ke depan, Deputi Lisa berharap peran Kemenko PMK dalam kerja sama RI-UNICEF tidak hanya terbatas pada pengawalan pelaksanaan PAUD HI, tetapi juga mencakup isu-isu perlindungan anak lainnya, termasuk mendukung program quick wins pemerintah.
Rapat juga membahas prioritas program kerja 2025 dari berbagai K/L mitra pelaksana, seperti pemenuhan hak anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan inklusif, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Acara ini menggambarkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dan UNICEF dalam memperkuat kemitraan untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas bersama Country Representative UNICEF, serta dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK, perwakilan kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya.
