Kunjungi Nias, Menko PMK Soroti Sangat Tingginya Angka Stunting

Kabupaten Nias (16/3) -- Permasalahan stunting (gagal tumbuh) masih menjadi masalah penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tantangan ini harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas. 

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan stunting merupakan program prioritas nasional. Hal itu dikarenakan angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. 

 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen. Presiden RI Joko Widodo mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

 

Menko Muhadjir menjelaskan, penanganan stunting penting untuk dilakukan sejak dini sebelum terjadi pernikahan, terutama pada perempuan sejak remaja. Penanganan yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang baik seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang gizi untuk mencegah stunting sejak dini.

 

"Kalau perkembangan kandungannya nanti terganggu maka perkembangan anaknya juga. Karena itu masalah stunting ini harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh," ujarnya saat memberikan arahan dalam dialog bersama pendamping desa, kader, bidan desa, PLKB, duta stunting, tokoh masyarakat, dan pendamping PKH di Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, pada Selasa (16/3).

 

Dalam kesempatan kunjungan kerjanya itu Menko PMK didampingi Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, Deputi BKKBN, Bupati Kabupaten Nia Sokhiatulo Laoli dan jajaran Eselon I Kemenko PMK. Kesempatan itu juga Menko PMK menyerahkan ragam bantuan dari pemerintah pusat kepada ibu dengan anak stunting, PKH Graduasi, pendamping PKH, serta bantuan masker medis dan APD untuk RSUD dr. M. Thomsen.

 

Lebih lanjut, Muhadjir mendapatkan laporan dari Bupati Nias bahwa angka stunting di Kabupaten Nias masih di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Kabupaten Nias sangat tinggi, sebesar 61 persen. 

 

Muhadjir berpesan kepada pihak pemerintah daerah untuk menekan angka stunting tersebut secara maksimal dan sungguh-sungguh. Dia berpesan agar para petugas di lapangan dapat menyampaikan data secara akurat.

 

"Pesan saya kepada para petugas baik PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana), petugas BKKBN, dari Kemenkes, datanya jangan disulap (dipalsukan). Sampaikan data apa adanya," ujarnya seraya mengingatkan.

 

"Karena kalau datanya tidak benar nanti kemudian kita keliru dalam mengatasinya. Sampaikan apa adanya. Kalau dia stunting sampaikan dia stunting. Kalau dia gizi buruk sampaikan gizi buruk. Sehingga nanti pihak dari Kemenkes, BKKBN, bisa mengatasi dan menangani dengan sungguh-sungguh," imbuh dia.

 

Menko PMK mengatakan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan kelompok strategis. Karena itu, menurutnya, pencegahan stunting pada perempuan dan anak perlu dilakukan jauh-jauh hari sejak dini.

 

"Masa depan bangsa indonesia ditentukan oleh mereka-mereka yang masih bayi ini yang masih balita ini. Indonesia emas tahun 2045 ini ditentukan oleh mereka yang masih balita ini," tandasnya.

 

*Apresiasi Penanganan Covid-19 di Kab. Nias*

 

Dalam kesempatan itu, Menko Muhadjir juga mengapresiasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Nias. Dia mendapatkan laporan dari Bupati Kabupaten Nias bahwa kasus Covid-19 di Kabupaten Nias termasuk rendah. Kasus Covid-19 di Kabupaten nias sejak awal mula masuknya virus Corona di Indonesia hanya sebanyak 106 kasus, dengan rincian 105 orang sembuh dan meninggal 1 orang. Kasus aktif di Kabupaten Nias diketahui berdasarkan laporan Bupati Nias juga tidak ada. 

 

"Saya senang sekali penanganan Covid sangat bagus. Padahal di kota besar angkanya banyak sekali," katanya.

 

Menko PMK juga meminta agar kegiatan sekolah dan pelayanan kesehatan seperti posyandu tetap aktif mengingat kasus Covid-19 sudah rendah.

 

"Sebetulnya kalau tidak ada Covid-19 sekolah ya tetap masuk aja. Jangan libur. Posyandu juga jangan ikut libur mestinya tetap ada kegiatan posyandu. Saya minta kalau seperti di Nias ini tetap berjalan biasa aja," ujarnya.

 

Menko Muhadjir juga berkesempatan berkunjung ke RSUD dr. M. Thomsen Nias. RS tersebut merupakan fasilitas kesehatan rujukan untuk Kepulauan Nias. Muhadjir mengecek keberadaan fasilitas penanganan Covid-19 dan TBC. Dia melihat fasilitas laboratorium dan PCR di RSUD dr. M. Thomsen.

 

Menko PMK mendapatkan laporan dari pihak RSUD terkait kekurangan fasilitas kesehatan dan SDM yang belum memadai. Dia mengatakan, pemerintah pusat akan mendukung dan memberikan bantuan kepada RSUD dr. M. Thomsen Nias agar bisa memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.

 

"Kita akan carikan solusi ke depan bagaimana keberlangsungan RS rujukan ini bisa melayani kebutuhan kesehatan dasar se-Kepulauan Nias," pungkasnya. 

Kontributor Foto:
Reporter: