KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Senin (10/11/2025) untuk membahas penguatan penanggulangan risiko bencana di Kabupaten Banjarnegara. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, dan diterima oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo.
Dalam pertemuan itu, Bupati Amalia menyampaikan bahwa Banjarnegara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Jawa Tengah. Lebih dari 70 persen wilayah kabupaten berada pada zona rawan bencana akibat kondisi geografis yang terdiri dari kawasan pegunungan dan dataran rendah. Sepanjang 2025, ratusan kejadian bencana hidrometeorologi dan geologi tercatat mengganggu permukiman, lahan pertanian, serta infrastruktur irigasi.
Bupati Amalia meminta dukungan pemerintah pusat untuk penguatan kajian geologi, penataan ruang berbasis risiko, serta rehabilitasi infrastruktur vital di zona rawan pergeseran tanah. Ia juga menyoroti kebutuhan penanganan kawasan hulu–hilir DAS Serayu dan wilayah sekitar Waduk Merica yang berdampak lintas kabupaten.
Asdep PRB Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menyampaikan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mendukung penanganan bencana di Banjarnegara. Ia menegaskan pentingnya kelengkapan data teknis, mulai dari demografi, sebaran penduduk, desa tangguh bencana, hingga data geologi dan infrastruktur terdampak sebagai dasar pembahasan teknis.
Audiensi tersebut juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan prioritas, seperti penguatan sistem peringatan dini, konservasi lingkungan terpadu, peningkatan kapasitas masyarakat, dan percepatan penanganan kawasan rawan longsor. Pemerintah pusat turut mendorong pelibatan perguruan tinggi dan program CSR dalam upaya mitigasi.
Kemenko PMK memastikan pembahasan teknis lanjutan akan dilakukan bersama BNPB, BMKG, BIG, KLHK, dan Kementerian PUPR setelah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melengkapi data pendukung yang diperlukan. Upaya kolaboratif ini diharapkan memperkuat ketahanan Banjarnegara terhadap potensi bencana.
