KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan pentingnya penguatan fokus isu dan penyelarasan program lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung pencapaian prioritas nasional pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan pada Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Deputi yang akrab disapa Lisa saat membuka Kick Off Meeting Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Deputi Lisa menjelaskan bahwa kegiatan kick off meeting ini menjadi momentum awal untuk memperkuat fungsi koordinasi Kemenko PMK dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan kementerian dan lembaga agar sejalan dengan RPJMN 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
“Selain menyamakan arah kebijakan, forum ini juga menjadi ruang untuk melihat secara jujur capaian indikator pembangunan keluarga dan kependudukan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Hal inilah yang menjadi dasar penentuan isu-isu fokus dalam Sasaran Kinerja Program (SKP) Tahun 2026,” ujar Deputi Lisa.
Berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, Deputi Lisa mengungkapkan bahwa sejumlah indikator strategis masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Pada bidang pembangunan keluarga, tantangan masih terlihat pada dimensi partisipasi keluarga serta ketangguhan ekonomi keluarga. Sementara itu, di bidang perlindungan anak, masih ditemukan persoalan serius seperti kekerasan terhadap anak, termasuk di ranah digital, anak tidak sekolah, kesehatan jiwa anak, serta praktik perkawinan anak.
Di bidang pemberdayaan perempuan, tantangan yang dihadapi antara lain ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, keterbatasan partisipasi perempuan di sektor formal, serta masih kuatnya norma sosial yang membatasi peran perempuan. Adapun pada kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia, persoalan utama mencakup keterbatasan data yang akurat, belum meratanya kebijakan daerah, serta minimnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas dan lansia.
“Isu-isu inilah yang akan kita kawal bersama pada Tahun 2026. Fokus kita tidak hanya pada pencapaian angka indikator, tetapi juga pada penguatan kebijakan, regulasi, dan implementasi program di lapangan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Deputi Lisa juga menekankan bahwa dalam RPJMN 2025–2029, Kemenko PMK mendapat mandat sebagai koordinator pencapaian Indeks Modal Manusia (IMM) yang sangat bergantung pada intervensi kunci di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, penguatan kualitas keluarga, perlindungan anak, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Sejalan dengan tema RKP Tahun 2026: “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”, Deputi Lisa menegaskan bahwa Prioritas Nasional 1, yaitu penguatan ketahanan sosial dan kualitas SDM, menjadi ruang strategis kolaborasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Capaian pembangunan keluarga dan kependudukan hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama lintas kementerian dan lembaga, dengan RKP 2026 sebagai rujukan utama,” ujarnya.
Kick Off Meeting ini diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator pembangunan keluarga dan kependudukan, antara lain Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kemenko Polkam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai lembaga terkait lainnya.
Melalui forum ini, Kemenko PMK berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyepakati fokus isu, arah kebijakan, serta langkah konkret bersama guna memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan pembangunan kualitas keluarga dan kependudukan pada Tahun 2026.
