KEMENKO PMK – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendekatan Human Security dan pembangunan ketahanan (resilience building) dalam menghadapi risiko multidimensi (poly-risks) pada forum The Regional Knowledge Sharing Workshop on Mainstreaming the Human Security and Resilience Building yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 22–23 Januari di Bangkok, Thailand.
Kegiatan regional ini dihadiri oleh perwakilan negara Filipina, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Papua Nugini, dan Bangladesh, serta UNDP sebagai penyelenggara. Forum ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antar negara dalam mengintegrasikan pendekatan Human Security ke dalam kebijakan penanggulangan bencana, pembangunan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Dalam forum tersebut, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Merry Efriana, menyampaikan bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip Human Security secara operasional melalui koordinasi lintas sektor, perlindungan sosial adaptif, pembiayaan fleksibel, serta pemulihan berbasis risiko.
“Pengalaman Indonesia dalam menangani krisis multidimensi, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga memicu risiko berantai pada sistem sosial, ekonomi, dan tata kelola,” ujar Merry.
Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam penanganan bencana di Sumatera, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan. Pendekatan ini menekankan perlindungan jiwa, pemulihan penghidupan masyarakat, pemulihan layanan dasar, serta penguatan ketahanan jangka panjang.
Pada sesi diskusi regional, Indonesia juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan Human Security dalam menghadapi poly-risks melalui penguatan kapasitas regional, riset bersama, pembentukan platform pembelajaran, serta mekanisme koordinasi dan tindak lanjut di tingkat kawasan. Indonesia menyambut baik inisiatif UNDP untuk mengembangkan metodologi Human Security Poly-Risk dan membuka peluang kerja sama pilot di Indonesia.
“Indonesia melihat pendekatan Human Security sebagai kerangka yang relevan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan pusat–daerah, serta memastikan bahwa pemulihan pascabencana benar-benar berpusat pada keselamatan dan kesejahteraan manusia,” tambah Merry.
Melalui keikutsertaan dalam forum regional ini, Indonesia berharap dapat memperkuat peran aktif dalam kerja sama kawasan, sekaligus mendorong penerapan pendekatan Human Security yang lebih terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana dan pembangunan ketahanan di kawasan Asia Pasifik.
