KEMENKO PMK - Pemerintah terus memperkuat langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) wilayah terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Kantor Bupati Agam, Sumatera Barat pada Sabtu (24/1/2026).
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan mandat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Satgas ini bertujuan memastikan seluruh proses pemulihan berjalan terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang lebih aman serta berkelanjutan.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada pemulihan kondisi awal, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun wilayah yang lebih tangguh.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, tetapi memastikan masyarakat ke depan lebih aman, lebih siap, dan kualitas hidupnya meningkat. Prinsipnya adalah membangun lebih baik dan lebih tangguh,” ujar Pratikno.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan percepatan rehab-rekon sangat bergantung pada kejelasan rencana induk, rencana aksi yang terukur, serta penggunaan data tunggal yang terintegrasi.
“Kita tidak bisa bekerja dengan data yang berbeda-beda. Data tunggal yang dikoordinasikan BPS menjadi dasar kebijakan, pelaksanaan, hingga monitoring dan pelaporan kepada Presiden,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pemulihan sektor-sektor prioritas, meliputi pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan keluarga. Pada sektor pendidikan, pemerintah mendorong percepatan operasional sekolah dan madrasah terdampak, revitalisasi bangunan sesuai standar tahan bencana, serta penguatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada pemulihan layanan fasilitas kesehatan, pencegahan penyakit berbasis lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan air bersih serta sanitasi.
Sementara itu, pada sektor keagamaan, pemerintah memastikan kesiapan rumah ibadah dan dukungan perlengkapan ibadah, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Adapun di sektor keluarga, perlindungan kelompok rentan, layanan psikososial, serta pemulihan ekonomi perempuan menjadi perhatian utama.
Menutup arahannya, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa percepatan rehab-rekon harus dilakukan dengan tata kelola yang kuat dan transparan.
“Semua langkah harus terkoordinasi, terukur, dan tepat sasaran. Dengan kerja bersama, kita optimistis pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Menko PMK juga mengapresiasi Kota Bukittinggi yang walau terdampak tapi tidak mengeluarkan status darurat. Hal ini membuktikan ketangguhan kota, mampu menangani bencana secara mandiri.
Pada rapat tersebut turut hadir pula Kepala BNPB Letjen TNI. Suharyanto, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Bupati Agam Benni Warlis, Walikota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias beserta jajaran Pemda Kabupaten Agam.
