KEMENKO PMK - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatra Barat, Sabtu (24/1/2026). Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana yang dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah.
Dalam kegiatan ini, Menko PMK didampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Peresmian huntara dilaksanakan secara serentak di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi utama peresmian dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sementara peresmian di tiga kabupaten lainnya dilakukan secara daring dari masing-masing lokasi huntara.
Pembangunan hunian sementara ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, khususnya penyediaan tempat tinggal sementara yang aman dan layak. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 4.742 rumah di Provinsi Sumatra Barat mengalami rusak berat akibat bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK bersama Mendagri dan Kepala BNPB secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan penerima manfaat. Secara keseluruhan, sebanyak 273 unit huntara telah dibangun dan tersebar di empat kabupaten di Provinsi Sumatra Barat. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada masyarakat terdampak. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai simbol bahwa hunian sementara telah siap dihuni.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan pascabencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Penyediaan hunian sementara ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang harus dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya tempat tinggal yang aman dan layak, dapat segera terpenuhi,”* ujar Menko PMK Pratikno.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi salah satu prioritas pada masa transisi dari tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Selain pembangunan huntara, pemerintah juga mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian. Hingga saat ini, sebanyak 2.279 kepala keluarga telah diusulkan sebagai penerima DTH, dengan 1.867 rekening telah disiapkan dan 1.393 DTH telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan ketepatan data penerima bantuan serta percepatan realisasi program pemulihan di wilayah terdampak.
Ke depan, BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah akan terus melakukan pendampingan dan pemantauan agar pembangunan hunian sementara serta penyaluran Dana Tunggu Hunian di Provinsi Sumatra Barat berjalan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan kepastian, rasa aman, dan menjadi fondasi bagi kebangkitan kehidupan masyarakat pascabencana.
