KEMENKO PMK – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi DI Yogyakarta berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan para pakar ekonomi melalui Rapat Koordinasi Ekonomi Kerakyatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK pada Jumat, 1 November 2024. Mengangkat tema ‘Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pancasila: Kebijakan hingga Implementasi’, acara ini bertujuan untuk mempertemukan pemangku kebijakan dan pelaku usaha dalam satu wadah diskusi sehingga tercipta kohesi pandangan dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Deputi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Warsito, menekankan bahwa ekonomi kerakyatan harus menjadi karakter dan jati diri bangsa untuk menciptakan kedaulatan ekonomi dan mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. Untuk mencapai kondisi tersebut, sinkronisasi kebijakan dan implementasinya menjadi kunci penting agar seluruh stakeholder yang terlibat dapat berjalan bersama dengan mengusung visi dan misi yang sama. “Provinsi DIY menjadi salah satu best practice ekonomi kerakyatan dimana pemerintah mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif bagi pelaku usaha, baik dari skala besar hingga industri berbasis rumah tangga.”, ungkap Deputi Warsito.
Lebih lanjut, Warsito juga memaparkan angka pengangguran terbuka (Tingkat Pengangguran Terbuka –TPT) yang masih relatif tinggi pada Februari 2024, yaitu 4,82%. Hadirnya UMKM diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia dan pada waktu yang sama dapat menginspirasi generasi muda untuk menjadi enterpreneur baru untuk turut aktif dalam menggerakkan ekonomi daerahnya.
Mengamini pernyataan tersebut, Arif Budimanta menggarisbawahi pentingnya kehadiran kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat membuat pelaku usaha merasa diakui, dilindungi, dan terfasilitasi. “Sebagai corak yang membedakan dengan sistem ekonomi di negara-negara lain di dunia, ekonomi kerakyatan sudah seyogyanya menjadi karakter bangsa Indonesia yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia”, tegasnya.
Pemerintah Provinsi DIY mengafirmasi pernyataan sebelumnya tentang kebijakan ekonomi yang harus melindungi rakyat. Namun demikian, tantangan dari hal tersebut adalah bagaimana menciptakan pelaku usaha yang mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Insentif modal bagi UMKM harus dibarengi dengan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha sehingga jargon UMKM Naik Kelas dapat benar-benar terwujud. Serangkaian kebijakan yang telah dipaparkan oleh KemenkopUKM diharapkan dapat tersosisalisasi dengan baik sehingga kebijakan yang sifatnya bantuan tidak menimbulkan ketergantungan namun menjadi stimulus yang efektif menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat. Provinsi DIY sendiri telah melahirkan kebijakan inovatif dalam pemasaran digital, yaitu menggratiskan biaya ongkos kirim bagi pelaku usaha di wilayah DIY melalui platform SIBAKULJOGJA.
Basis ekonomi rakyat Indonesia saat ini masih didominasi oleh usaha mikro yang mencapai 99,62% yang diperkirakan dapat membantu 97% penyerapan tenaga kerja dengan 61% kontribusi pada PDB negara. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional yang potensial. Proses produksi manual yang dilakukan UMKM akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga diharapkan seluruh manfaat dan nilai yang muncul dari kegiatan ekonomi akan berputar di dalam negeri.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha, pemerintah, dan pihak perbankan dalam satu wadah diskusi. Diskusi juga diperkaya dengan sharing session dari pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya hingga produknya merambah pasar internasional serta tips and trick pemasaran digital dari pakar ekonomi digital.
Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi DIY, Kepala Bidang Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DIY, Pakar Ekonomi Kerakyatan Arif Budimanta, Pakar Ekonomi Digital Dewi Meisari, Ketua Koperasi Java Param Niaga DIY Emirita Lestari, Regional Office BRI Yogyakarta, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota di wilayah Provinsi DIY, serta peserta dari pelaku usaha.
