KEMENKO PMK - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Asisten Deputi Bidang Pengurangan Risiko Bencana memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas percepatan penyelesaian pembebasan lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Kamis (27/11).
Rapat ini digelar sebagai bagian dari upaya percepatan pengurangan risiko bencana di kawasan Jabodetabek-Punjur, terutama terkait penanganan banjir dan normalisasi sungai yang selama ini terhambat akibat persoalan lahan. Agenda ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta kebijakan percepatan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penanganan Risiko Bencana Jabodetabek-Punjur yang menekankan pentingnya pembenahan kawasan sungai secara terpadu.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menekankan bahwa permasalahan di aliran Sungai Bekasi telah berdampak langsung terhadap potensi banjir lintas wilayah, sehingga percepatan penyelesaiannya menjadi prioritas nasional.
“Membahas dan menuntaskan permasalahan lahan di sepanjang DAS Bekasi adalah langkah strategis dalam mempercepat pengurangan risiko bencana di wilayah Jabodetabek-Punjur. Normalisasi dan penataan sungai tidak akan optimal tanpa kejelasan status dan penanganan lahan. Ini bagian dari mandat Inpres dan harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembebasan lahan menjadi salah satu titik krusial dalam program penataan sungai. Banyak lokasi di bantaran sungai yang memerlukan penertiban, relokasi, maupun penyiapan lahan untuk infrastruktur pengendali banjir, namun prosesnya sering terkendala koordinasi, administrasi pertanahan, hingga kesepakatan dengan pemilik lahan.
Andre menekankan bahwa Kemenko PMK berperan sebagai koordinator untuk memastikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pihak terkait bergerak dalam satu garis kebijakan sesuai strategi pengurangan risiko bencana nasional.
