Kemenko PMK Pimpin Rakor Perubahan SK Menko PMK tentang Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia

Jakarta (12/4) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Rapat Koordinasi Revisi Surat Keputusan (SK) Menko PMK tentang Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia pada 25 Maret 2021.

Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat Venezia 1, Four Point Hotel by Sheraton Jakarta Thamrin tersebut bertujuan untuk memeroleh informasi terkait perubahan dan penyesuaian nomenklatur pada Kementerian dan Lembaga terkait. Selain juga untuk menghimpun gagasan dari semua pihak mengenai revisi SK Menko PMK tersebut sehingga terjadi sinergitas erat seluruh pemangku kepentingan.

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, Kemenko PMK Molly Prabawaty menjelaskan bahwa rapat tersebut juga merupakan upaya Kemenko PMK dalam menguatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pemajuan dan pelestarian kebudayaan terutama pengelolaan sekaligus pelestarian Warisan Alam dan Budaya Indonesia.

Sebagai informasi, Warisan Budaya dan Alam Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan upaya pelestarian dan pengelolaan tersebut, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) tahun 1972 tentang Convention Conserning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Conserning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia).

“Dalam pelaksanaan upaya pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia, diperlukan keterlibatan lebih banyak sektor. Sebelumnya, Tim Koordinasi Nasional melibatkan 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga dan pada draf revisi SK Tim Koordinasi dimaksud diusulkan penambahan keterlibatan 8 (delapan) Kementerian/Lembaga lainnya seperti: Sekretariat Negara; Sekretariat Kabinet; Kemenkomarves; Kementerian BUMN; Kementerian PPN/BAPPENAS; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian ATR/BPN; dan LIPI,” ungkap Molly.

Dalam SK Menko PMK Nomor 20 tahun 2016 tersebut, Tim Koordinasi terdiri dari Pelindung, Pengarah, dan Pelaksana, termasuk di dalamnya Anggota Kelompok Kerja Warisan Budaya serta Warisan Alam.

Tugas Kelompok Kerja tersebut antara lain melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan di bidang warisan budaya dan alam Indonesia, melakukan koordinasi penyusunan peraturan pengelolaan warisan budaya  dan alam Indonesia, melakukan koordinasi implementasi peta jalan yang disusun oleh Kementerian Teknis, melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia, serta melakukan koordinasi penyusunan laporan secara berkala tentang  pengelolaan warisan budaya dan alam Indonesia.

Sementara, pada draf Revisi SK Menko PMK tentang Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia, Tim Koordinasi dimaksud terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Kerja yang berfokus pada budaya dan alam.

“Gagasan dari semua pihak baik Kementerian atau Lembaga terkait mengenai revisi SK Menko PMK tersebut akan segera kami tindak lanjuti. Selain itu, kami akan melakukan telaah SK dimaksud dengan Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kemenko PMK untuk dilakukan pemparafan (persetujuan) dan ditetapkan oleh Menko PMK menjadi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Koordinasi Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia,” pungkas Molly.

Dalam rapat tersebut, turut hadir Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kemenkomarves, Kemendikbud, Kemen LHK, Kemenparekraf, Kemen BUMN, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemen PUPR, Kemen ATR/BPN, Kemen KP, Kemen ESDM, Kemendes PDTT, Kemenlu, Kementan, dan LIPI.

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: