Kemenko PMK — Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan pencegahan dan deteksi dini kesehatan masyarakat. Sepanjang 2025, PKG telah menjangkau 70,8 juta peserta atau sekitar 69 persen dari target 102 juta orang, dengan cakupan sekitar 36 persen dari total penduduk Indonesia. Namun data ini masih terus berubah karena capaian akhir tahun 2025 masih dalam proses penginputan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sukadiono, menyampaikan bahwa capaian PKG sepanjang 2025 menjadi dasar penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di kantor Kemenko PMK, Rabu (14/1).
“Setelah melihat capaian sepanjang 2025, kami juga perlu mencermati berbagai kendala di lapangan, termasuk faktor penghambat, praktik baik yang dapat menjadi pengungkit, serta sejumlah isu yang masih memerlukan perhatian dan penyelesaian bersama,” ujar Sukadiono.
Dari sembilan indikator rinci pelaksanaan PKG, sejumlah capaian menunjukkan hasil yang relatif positif. PKG Sekolah atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah mencatat capaian jauh melampaui target. Pada 2025, target PKG Sekolah ditetapkan sebesar 20 persen, sementara realisasinya mencapai 46,5 persen. Secara jumlah, CKG Sekolah berhasil menjangkau 24,8 juta peserta atau setara 233 persen dari target.
Capaian positif juga ditunjukkan oleh PKG Calon Pengantin yang berhasil memenuhi target. Dari target 50 persen, realisasi PKG Calon Pengantin pada 2025 tercatat mencapai 50 persen. Sementara itu, PKG Dewasa mencatat capaian 40 persen, melampaui target 35 persen, dan menjadi salah satu kontributor penting dalam peningkatan cakupan PKG nasional.
Secara nasional, seluruh provinsi telah melaksanakan CKG. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan jumlah kehadiran peserta terbanyak, sementara Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan cakupan pelayanan tertinggi berdasarkan sasaran, yakni mencapai 50 persen.
Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat indikator PKG yang belum mencapai target, khususnya pada kelompok bayi dan lansia. Kelompok ini dinilai membutuhkan pendampingan yang lebih intensif karena akses layanan kesehatan masih sangat bergantung pada peran keluarga dan lingkungan sekitar.
Evaluasi pelaksanaan PKG 2025 juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan sistem informasi dan aplikasi yang belum sepenuhnya mendukung pencatatan data secara real time, beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan Indonesia Timur, kendala ketersediaan serta mekanisme pengajuan bahan medis habis pakai, serta perlunya penguatan sosialisasi dan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.
Sukadiono mengapresiasi capaian CKG sepanjang 2025 meskipun masih terdapat indikator yang belum tercapai. Menurutnya, pelaksanaan PKG pada 2026 justru menjadi perhatian utama karena target yang ditetapkan lebih besar.
“CKG perlu diapresiasi meskipun masih ada indikator yang belum tercapai. Namun, pelaksanaan pada 2026 menjadi perhatian utama karena targetnya meningkat dan membutuhkan upaya yang lebih terstruktur serta kolaboratif,” kata Sukadiono.
Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, menyampaikan tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan CKG pada 2026, antara lain melalui percepatan Instruksi Presiden tentang CKG serta perbaikan dan penyempurnaan petunjuk teknis pelaksanaannya. Selain itu, dukungan dan peran aktif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi di lapangan. "Sistem informasi dan interoperabilitas data sedang dalam pematangan sehingga akan memudahkan nakes dan memungkinkan berkolaborasi dengan FKTP swasta untuk menjangkau tenaga kerja sektor formal, ujar Maria Endang.
Dalam hal penguatan sumber daya layanan, TNI dan Polri juga telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan CKG, termasuk dengan melibatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di lingkungan TNI dan Polri sebagai bagian dari jejaring layanan nasional.
Selain aspek layanan, Sukadiono menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih kuat dan terarah. Menurutnya, komunikasi CKG tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi program, tetapi juga sebagai alat edukasi kesehatan bagi masyarakat.
“Strategi komunikasi publik perlu diperkuat, bukan hanya untuk sosialisasi CKG, tetapi juga sebagai alat edukasi kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng BPJS Kesehatan serta mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan influencer lokal agar pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat,” ujarnya.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan cakupan CKG sebesar 130.799.343 sasaran atau setara 46 persen sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
