KEMENKO PMK -- Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Sukadiono, dan Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan Kemenko PMK Nancy Dian Anggraeni, melakukan audiensi dengan Sekretaris Kemenpan RB Reni Suzana di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada Jumat (12/12/2025). Pertemuan ini bertujuan meminta dukungan pengarusutamaan TBC di lingkungan ASN Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Sesmenko PMK Imam Machdi menyampaikan bahwa TBC kini menjadi perhatian serius pemerintah, masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan penuntasan TBC. Indonesia masih berada pada peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia, dengan delapan provinsi yang memiliki beban paling berat.
Menurut Imam Machdi, percepatan eliminasi TBC memerlukan peran aktif ASN sebagai role model, mulai dari skrining rutin, edukasi publik, hingga penghapusan stigma. "Kita ingin ASN menjadi teladan dalam skrining TBC dan memastikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap penyintas," ujarnya.
Ia menambahkan, Kemenko PMK tengah memformulasikan materi edukasi, SOP penanganan ASN terindikasi TBC, serta integrasi kurikulum pelatihan bersama LAN dan BKN. Dukungan kebijakan dari Kemenpan RB dinilai penting untuk mempercepat penerapan skrining TBC dan perlindungan pegawai.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono memaparkan empat strategi pengarusutamaan TBC, yaitu integrasi isu TBC dalam forum koordinasi daerah, sosialisasi massif, pelibatan petugas lapangan lintas sektor, serta integrasi materi TBC dalam pelatihan aparatur. Strategi tersebut selaras dengan target RPJMN 2025-2029 menurunkan insidensi TBC secara signifikan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp8 triliun pada 2025 untuk deteksi dini, pengobatan, promosi, serta uji klinis vaksin. "Setiap empat menit satu warga Indonesia meninggal akibat TBC. Ini saatnya kita mengarusutamakan TBC secara nasional," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kemenpan RB Reni Suzana menyatakan komitmen untuk memperkuat langkah preventif melalui dorongan skrining X-ray bagi ASN serta penyusunan surat edaran kepada K/L dan Pemerintah Daerah untuk melakukan skrining. Kemenpan RB juga membuka ruang kolaborasi untuk penayangan konten edukasi TBC di lingkungan ASN, termasuk bekerja sama dengan BKN dan LAN dalam edukasi mengarusutamakan TBC.
Reni menyampaikan bahwa Kemenpan RB akan memetakan skema perlindungan ASN bila terindikasi TBC, termasuk SOP penanganan pegawai, fleksibilitas bekerja dari rumah, serta pengawasan medis berkala. "Kami siap mendukung percepatan penuntasan TBC melalui kebijakan, perlindungan pegawai, dan integrasi edukasi dalam pelatihan aparatur," ujarnya.
