Sinergitas Perkuat Program Pemberdayaan Perempuan   

Bogor (20/11) -- Pemerintah tengah berupaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) khususnya terkait arah kebijakan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda yang salah satunya yaitu peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Adapun sasaran, indikator, dan target yang ditetapkan salah satunya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Y. B. Satya Sananugraha meyakini bahwa target dan sasaran tersebut tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian saja.

"Ini harus dikerjakan oleh banyak kementerian dan lembaga sesuai dengan ranah tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam bentuk pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pemaduan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Antar Kementerian dan Lembaga di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Menurut pria yang akrab disapa Sani itu, dalam tataran program dan kegiatan, banyak kementerian dan lembaga memiliki program dan kegiatan yang secara substansi terkait dengan pemberdayaan perempuan, namun selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Sehingga menurutnya, dengan sinkronisasi program dan kegiatan antar kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat menjadi alternatif strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh RPJMN.

"Sinergitas kegiatan antar kementerian/lembaga juga harus bisa saling melengkapi sesuai tugas dan fungsi masing-masing," tegas Sani.

Lebih lanjut, Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Roos Diana Iskandar menyatakan pentingnya grand design dalam memperkuat upaya pemberdayaan perempuan di seluruh wilayah Tanah Air.

"Apakah program yang ada di tiap-tiap kementerian/lembaga saat ini sudah cukup mendorong untuk tercapainya target RPJMN dalam upaya pemberdayaan perempuan, ini yang harus kita tekankan. Sayangnya selama ini kita belum mempunyai grand design dalam hal pemberdayaan perempuan," ungkapnya.

Sebagai usulan, pemerintah diharapkan memiliki data terpilah dan terpusat berdasarkan klasifikasi yang jelas, misalnya secara usia ataupun geografis. Dengan itu, pemberdayaan perempuan akan lenih terprogram dan berkelanjutan serta tidak tumpang tindih.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Yohan serta Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengungkapkan hal senada.

Menurut Yohan, pemberdayaan perempuan perlu sinergi antar kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dengan melibatkan akademisi, organisasi perempuan, swasta, industri, dan juga media.

Sementara itu, Woro menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi tetapi juga sosial, budaya, bahkan politik. Hal tersebut harus seiring sejalan dan dilakukan secara komprehensif.

"Pemahaman-pemahaman ini yang juga sebetulnya sangat penting. Selain kolaborasi multipihak yang memang sangat dibutuhkan untuk membangun strategi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sehingga kita bisa lebih cepat meningkatkan IPM," pungkasnya.

Pada kegiatan rapat yang berlangsung dua hari serta digelar secara offline maupun online itu turut dihadiri perwakilan hampir seluruh kementerian/lembaga sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap upaya pemberdayaan perempuan demi kemajuan bangsa.