Seskemenko PMK: RB Harus Mendorong Pencapaian Target Utama PMK

Jakarta (5/10) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020. 

Evaluasi RB dan SAKIP ini dilaksanakan oleh tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara virtual dan diikuti oleh Tim RB dan unit kerja yang ada di lingkungan Kemenko PMK. 

Sekretaris Kemenko PMK (Seskemenko PMK) Y.B Satya Sananugraha mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini. Menurut dia, tim evaluator dari Kemenpan RB sebagai pihak luar akan dapat menilai secara jernih pelaksanaan RB dan SAKIP di Kemenko PMK. 

Selain itu, Sananugraha mengatakan, evaluasi RB dan SAKIP yang dilakukan ini juga akan menyempurnakan target-target yang dicanangkan Kemenko PMK.

"Tentunya nanti hasilnya merupakan masukan bagi kami untuk penyempurnaan dalam melakukan atau pencapaian atau target utama dari Kemenko PMK," ujar Seskemenko PMK saat membuka kegiatan, pada Senin (5/10).

Kemenko PMK telah melalui rangkaian persiapan yang panjang untuk menghadapi evaluasi tahunan ini. Sananugraha mengatakan, pihaknya dari tahun ke tahun terus berupaya memperbaiki kinerja dengan melaksanakan agenda RB agar sejalan dengan grand design dan roadmap yang dicanangkan.

"Catatan rekomendasi dan hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2019 telah kami tindak lanjuti, dan mudah-mudahan tahun ini sesuai dengan harapan tim evaluator Kemenpan RB," ucap Sananugraha.

Terdapat 8 area perubahan yang dicanangkan dalam pelaksanaan RB, yaitu: Area Manajemen Perubahan; Area Penataan Peraturan Perundang-undangan; Area Penataan dan Penguatan Organisasi; Area Penataan Tatalaksana; Area Penataan Sistem Manajemen SDM; Area Penguatan Pengawasan; Area Akuntabilitas Kinerja; dan Area Kualitas Pelayanan Publik.

Sananugraha menjabarkan berbagai upaya RB yang telah dilakukan Kemenko PMK merujuk 8 area perubahan tersebut, di antaranya yaitu: penguatan perlindungan kepada seluruh pegawai di masa pandemi Covid-19, perampingan birokrasi, penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) dengan kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Selain itu, ada pula inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam hal administrasi pegawai yakni dengan adanya aplikasi SINTEGRA, serta penguatan pelayanan publik dengan mencanangkan dashboard untuk mengawasi bantuan sosial (bansos) dan dashboard pengawasan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kemenpan RB Naptalina Sipayung, selaku penanggung jawab kegiatan evaluasi RB dan SAKIP di Kemenko PMK mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan seluruh jajaran tim RB dan unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

Naptalina mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan memotret pelaksanaan reformasi birokrasi dari segi struktur pembangunan birokrasi dan reformasi birokrasi, reformasi struktural, pengelolaan anggaran, kebijakan, dan inovasi pelayanan.

"Kami sangat berharap bahwa implementasi reformasi birokrasi ini akan sangat menggambarkan kepemimpinan instansi kita," ucap dia.

Agenda evaluasi RB dan SAKIP Kemenko PMK dilanjutkan dengan pemaparan pelaksanaan RB dan SAKIP oleh tim RB Kemenko PMK, serta masing-masing unit kerja, dan kedeputian. Agenda evaluasi dilakukan terpisah-pisah dan tetap dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom. Evaluasi ini nantinya akan menentukan nilai RB dari Kemenko PMK untuk tahun 2020.

Sebagai informasi, Indeks RB Kemenko PMK pada tahun 2019 mendapatkan nilai dari KemenPAN RB sebesar 75,72. Sedangkan trend nilai SAKIP Kemenko PMK pada tahun 2029 sebesar 74,48. Untuk jangka tahun 2020-2024 Kemenko PMK menargetkan nilai RB terus meningkat dan pada tahun 2024 ditargetkan mendapatkan nilai indeks RB 90,01. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: