Satu Data Migrasi Internasional, Dasar Penting Ambil Kebijakan Perlindungan WNI

KEMENKO PMK — Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihasuti Sulistyaningrum (Lisa) menyampaikan pentingnya Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pelindungan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Lisa dalam Rapat Koordinasi Penguatan Regulasi dan Kelembagaan SDMI di Kemenko PMK pada Selasa (5/3/2024)

"Dengan terintegrasinya data migran dalam SDMI, harapannya kita dapat lebih mudah melakukan intervensi terkait layanan yang dibutuhkan oleh para migran, " ujar Lisa.

Ditambahkan Lisa dengan SDMI dapat diintegrasikan berbagai data migran tidak hanya data Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun semua jenis migrasi lainnya seperti pelajar, pengungsi dan migrasi dari Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. SDMI diharapkan  mudah diakses, bisa dibagi-pakai antar kementerian/lembaga untuk upaya pemberian layanan.

"SDMI nantinya dapat berkontribusi terhadap percepatan pencapaian isu-isu nasional seperti pengentasan kemiskinan, harapannya juga bisa mendukung perlindungan PMI, termasuk pengawasan dan pelayanan kepada WNA," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan SDMI nantinya dapat digunakan pemerintah sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan. Untuk perwujudan SDMI,  BPS akan menghimpun data yang sudah ada di kementerian/lembaga dalam satu sistem kolaborasi.

Selanjutnya, Lisa menyampaikan bahwa pelaksanaan SDMI memerlukan payung hukum. Salah satu opsi aturan antara bagi pembangunan SDMI adalah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Koordinator (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, BPS, Bappenas, dan BP2MI.

Rakor ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lebih teknis antar kementerian/lembaga terkait penguatan regulasi bagi pelaksanaan SDMI.

Kontributor Foto:
Reporter: