JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Pelatihan Fasilitator Program KITA TANGGUH bagi pegawai di lingkungan deputi tersebut pada Kamis (8/1/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam membangun budaya sadar bencana serta memperkuat ketangguhan masyarakat, khususnya perempuan, dalam menghadapi risiko bencana.
Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo. Dalam sambutannya, Andre menekankan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun ketangguhan.
Dalam pengarahannya, Andre Notohamijoyo menyoroti meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, seperti tanah longsor di Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara, serta banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi di Sumatera. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan masyarakat harus terus diperkuat.
“Kita perlu melihat lebih jauh bahwa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan mereka sendiri,” ujar Andre.
Salah satu fokus utama dalam pelatihan ini adalah penguatan modul Perempuan Tangguh. Andre menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga sebagai penggerak ketangguhan di tingkat komunitas dan masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap standar keamanan bangunan dan kesiapsiagaan jalur evakuasi. Berkaca pada kondisi di kota-kota besar seperti Jakarta, kesiapsiagaan tersebut dinilai masih bersifat sporadis dan belum terbangun secara menyeluruh.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program flagship KITA TANGGUH Kemenko PMK yang bertujuan membangun budaya tangguh bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam penyusunan modul dan pelaksanaan pelatihan, Kemenko PMK berkolaborasi dengan berbagai mitra strategis, antara lain BRID dan UN Women.
Usai mengikuti pelatihan, para fasilitator diharapkan mampu meneruskan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ke wilayah-wilayah prioritas, antara lain Palu (Sulawesi Tengah), Bima (Nusa Tenggara Barat), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).
Melalui pelatihan fasilitator ini, Kemenko PMK berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta mendorong adaptasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana, guna mewujudkan ketangguhan yang inklusif dan berkelanjutan.
