KEMENKO PMK - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial terus melakukan orkestrasi kebijakan penanganan kantong kemiskinan bersama dengan KL dan instansi terkait lainnya, seperti dengan kementerian PUPR dan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF). Salah satu Lokasi yang di-KSP-kan selain Wilayah Medan Belawan, adalah Kawasan kumuh di Kota Sorong, Kota Bima dan Kabupaten Majene. Upaya-upaya penanganan kantong-kantong kemiskinan yang dimulai daerah Pembangunan rumah layak huni dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama secara sirkuler oleh para pihak tersebut yang di mulai pada tanggal 14 Juni 2024.
Salah satu daerah yang akan dilaksanakan pembangunan rumah layak huni yaitu di Kelurahan Klawalu, Kota Sorong, dimana salah satu calon penerima bantuan atas nama Lidia Bayete, pernah dilakukan kunjungan untuk melihat langsung kondisi rumah tersebut oleh Deputi 1 Kemenko PMK Nunung Nuryartono dan Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Katiman, didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Sorong Bapak Andreas Adii pada tanggal 14 Maret 2024.
Adapun bantuan pembangunan rumah layak huni di tiga daerah tersebut, yaitu;
1. Kota Bima, pembangunan sebanyak 22 unit rumah dengan nilai bantuan Rp. 1.285.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
2. Kota Sorong, pembangunan sebanyak 30 unit rumah dengan nilai bantuan Rp.1.425.000.000,- (Satu Milyar Empa Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan,
3. Kabupaten Majene dengan pembangunan sebanyak 20 unit rumah dengan nilai bantuan Rp. 1.285.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
Diharapkan dengan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan CSR, dapat mempercepat penghapusan kantong-kantong kemiskinan secara signifikan sesuai dengan target kemiskinan menuju nol persen di tahun 2024.
