KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat kelembagaan dan mekanisme kerja Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) guna memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2026–2029 berjalan terpadu saat Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum. Pembahasan difokuskan pada penguatan struktur, penajaman pembagian peran kementerian/lembaga, serta mekanisme koordinasi pengawalan PAUDHI dari tingkat pusat hingga daerah.
Dalam arahannya, Deputi yang akrab disapa Lisa tersebut menekankan bahwa pemenuhan hak esensial anak usia dini tidak bisa diselesaikan melalui satu pintu. Ia menyoroti pentingnya kerangka kerja lintas sektor yang solid untuk menjahit berbagai layanan fundamental, mulai dari pendidikan, kesehatan dan gizi, hingga pelindungan sosial anak. Untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, pemerintah membutuhkan orkestrasi kelembagaan yang terarah agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam satu ritme yang sama.
“Struktur kelembagaan Sub Gugus Tugas perlu dibangun secara sederhana, efektif, dan operasional. Kementerian teknis menjadi pengampu utama pelaksanaan layanan sesuai bidang tugas dan kewenangannya, sementara Kemenko PMK menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian, dan pengawalan kebijakan secara menyeluruh,” tegas Deputi Lisa.
Guna menerjemahkan operasionalisasi tugas tersebut, rapat menyepakati penguatan tiga Kelompok Kerja (Pokja) utama, yakni: Pokja Kesehatan dan Gizi, Pokja Pendidikan dan Pengasuhan, serta Pokja Pelindungan dan Kesejahteraan Sosial. Ketiganya diproyeksikan menjadi wadah koordinasi teknis dalam mengawal kontinuitas layanan, memastikan kesinambungan rencana aksi, serta menyusun pelaporan capaian lintas sektor.
Sejalan dengan pembagian bidang tersebut, kementerian teknis terkait diusulkan mengisi posisi Ketua dan Wakil Ketua pada level Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Untuk Pokja Pelindungan dan Kesejahteraan Sosial, diusulkan Kementerian Sosial bertindak sebagai Ketua dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (KemenPPPA) sebagai Wakil Ketua. Kemudian, Pokja Pendidikan dan Pengasuhan diusulkan untuk diketuai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan didampingi KemenPPPA sebagai Wakil Ketua.
Sementara itu, Pokja Kesehatan dan Gizi diusulkan berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan sebagai Ketua dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai Wakil Ketua. Penguatan keanggotaan ini dirancang proporsional sesuai kontribusi masing-masing instansi, dengan Kemenko PMK tetap menjalankan fungsi pengendalian.
Dalam kesempatan yang sama, forum turut menyoroti inklusivitas layanan PAUDHI agar mampu menjangkau seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Oleh karenanya, diusulkan pelibatan unsur pendidikan khusus di dalam Pokja Pendidikan dan Pengasuhan guna memperkuat keterpaduan layanan, khususnya pada satuan pendidikan terkait.
Seluruh penajaman tata kelola ini kelak akan dibakukan ke dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) PMK yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Di samping landasan regulasi, pemerintah juga tengah mematangkan SISMONEV CERIA PAUDHI sebagai instrumen digital untuk mengonsolidasikan data dan mencegah tumpang tindih pelaporan antarinstansi pusat maupun daerah.
Lebih lanjut, rapat juga mematangkan strategi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Dokumen RAN PAUDHI 2026–2029 diproyeksikan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, berselarasan dengan pedoman dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai langkah tindak lanjut, Kemenko PMK segera menyempurnakan draf Permenko PMK sekaligus merapikan mekanisme rapat berjenjang dari level Gugus Tugas hingga Pokja. Melalui penguatan orkestrasi kelembagaan ini, Kemenko PMK memastikan pemenuhan hak dan layanan holistik bagi anak usia dini dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan hingga ke tingkat daerah.
