KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan mendorong penguatan kerja sama Indonesia–Australia di bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Kerja sama ke depan diharapkan menghasilkan program yang berkelanjutan dan menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam membangun ketangguhan bencana.
Hal tersebut disampaikan Lilik saat menerima audiensi Delegasi Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum konsultasi dan penjajakan desain kerja sama kedua negara untuk melanjutkan kemitraan setelah Program SIAP SIAGA.
Lilik menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Australia selama ini, khususnya dalam peningkatan kapasitas dan penguatan sistem penanggulangan bencana. Kemitraan tersebut dinilai telah berkontribusi terhadap penguatan kesiapsiagaan dan respons bencana di Indonesia.
Salah satu bentuk dukungan yang disoroti ialah Logistics Hub di Kota Padang, Sumatera Barat. Fasilitas ini menjadi salah satu warisan penting kerja sama Indonesia–Australia dan berperan sebagai pusat koordinasi logistik, termasuk saat Indonesia menghadapi Siklon Senyar yang berdampak pada tiga provinsi. Keberadaannya membantu memperkuat pengelolaan dan distribusi dukungan logistik dalam penanganan bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Lilik juga mengusulkan lima area prioritas pengembangan kerja sama, yakni penguatan tata kelola dan koordinasi Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD), pengembangan Dashboard Personal KITA TANGGUH, penguatan koordinasi penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, penguatan tata kelola kolaborasi multipihak melalui Indonesia Disaster Management Summit (IDMS), serta penguatan kapasitas koordinasi dan keberlanjutan pembangunan ketangguhan kawasan.
Lilik menegaskan, program kerja sama ke depan perlu berorientasi pada hasil dan manfaat nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial. Dukungan yang diberikan harus mampu memperkuat kapasitas, sistem, dan mekanisme kerja yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
"Program kerja sama ke depan harus benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketangguhan bencana. Kita ingin memastikan bahwa setiap dukungan yang diberikan dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial," tegas Lilik.
Delegasi DFAT Pemerintah Australia yang hadir antara lain Team Leader Paul Nichols, Partnership Advisor Tanya McQueen, Counsellor Paula Gerhardt, First Secretary Kedutaan Besar Australia Jacquin Lord, DRM Specialist Avianto Amri, dan Senior Program Manager Riri Silalahi.
Melalui audiensi ini, Kemenko PMK berharap kemitraan Indonesia–Australia semakin terarah dan responsif terhadap kebutuhan. Keberlanjutan kerja sama diharapkan dapat memperkuat tata kelola penanggulangan bencana nasional sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih tangguh menghadapi bencana.
