KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi Eselon I untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga triwulan III tahun 2025. Rapat diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK Sukadiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa target CKG yang ditetapkan dalam RPJMN 2025 sebesar 36 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 102 juta jiwa. Hingga 19 Oktober 2025, capaian CKG telah mencapai 43 juta orang.
“Jumlah penerima CKG pada triwulan I tercatat sebanyak 1,3 juta orang dan meningkat signifikan pada triwulan II menjadi 3,5 juta orang. Ini menunjukkan tren partisipasi masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis terus meningkat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukadiono menyebut lima provinsi dengan capaian tertinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Ia menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah tersebut atas komitmen dan percepatan pelaksanaan program di wilayahnya. Namun demikian, ia juga menyoroti masih rendahnya capaian di beberapa provinsi kawasan timur Indonesia, seperti Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh tantangan geografis, keterbatasan sarana-prasarana, serta belum meratanya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan.
Untuk mendorong percepatan, Sukadiono mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan bagi daerah dengan capaian tertinggi sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi daerah lain. Ia menambahkan, percepatan program akan semakin efektif dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) yang memperjelas pembagian peran antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kita perlu menindaklanjuti berbagai isu utama dalam pelaksanaan CKG agar program ini bisa berjalan optimal dan merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Maria Endang Sumiwi menjelaskan bahwa CKG bertujuan untuk mendeteksi kondisi pra-penyakit, menemukan penyakit lebih awal, serta mencegah penyebab kematian utama. Program ini dilakukan berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi baru lahir, balita, usia sekolah, dewasa, hingga lansia.
“Khusus untuk CKG Sekolah, capaian sudah lebih dari 13 juta siswa, melampaui target 9,6 juta siswa,” ungkap Maria.
Ia menambahkan, pelaksanaan CKG sudah hampir merata di seluruh Indonesia, dengan hanya empat kabupaten/kota yang belum melaksanakan karena kendala teknis. Kemenkes, lanjut Maria, juga telah melakukan berbagai perbaikan mulai dari sistem pendataan, pemenuhan bahan medis habis pakai (BMHP), penguatan kolaborasi antarinstansi, hingga pengembangan aplikasi dan website.
“Rancangan Inpres CKG ditargetkan dapat diajukan ke Presiden pada awal tahun 2026,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama.
