Merespons Peningkatan Kasus Covid 19, Kemenko PMK Gelar Koordinasi Penguatan Kolaborasi Multipihak

JAKARTA (2/7) – Pandemi Covid 19 masih belum mereda. Bahkan, pada bulan Juni 2021, kasus semakin meningkat di seluruh daerah di Indonesia terutama Pulau Jawa dan Bali. Kebutuhan tempat tidur dan oksigen meningkat menyebabkan ketersediaan semakin menipis. Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih berupaya keras menekan pertambahan kasus serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

 

Gentingnya kondisi pandemi memerlukan respon cepat dan kolaboratif. Maka dari itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Nelwan Harahap, mendorong penguatan kolaborasi multipihak penanganan Covid 19.

 

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa Covid 19 adalah bencana yang belum ada bandingnya dalam sejarah, mengharuskan kita bekerja cepat, inovatif dan kolaboratif dengan seluruh elemen. Kita perlu berkoordinasi menguatkan semua sendi kolaborasi agar bergerak bersama dan saling melengkapi untuk menjawab panggilan kemanusiaan”, tutur Asisten Deputi Nelwan saat membuka Rapat Koordinasi Penguata Kolaborasi Klaster Nasional Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan instansi pemerintah, di Kantor Kemenko PMK, pada Jumat (2/7).

 

Berbagai temuan masalah, inovasi solusi dan best practice saling dibagikan oleh masing-masing klaster nssional penanganan Covid-19, yakni dari klaster logistik, klaster kesehatan, klaster penanganan pengungsi, dan klaster pendidikan.

 

Perwakilan Klaster Logistik, Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB mendorong pemetaan potensi dari setiap lembaga berbasis wilayah kerja dan memusatkan pemanfaatan tugas dan fungsi dari lembaga tersebut dalam penanganan Covid 19 khususnya dalam hal logistik. Lebih spesifik, World Food Programe (WFP) menjelaskan bahwa kebutuhan barang saat ini adalah tabung oksigen yang menipis, meskipun produksi oksigen masih normal.

 

Menyetujui usulan tersebut, Klaster Kesehatan yang diwakili Pusat Krisis Kementerian Kesehatan siap membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga termnasuk non pemerintah dalam penanganan Covid 19. Sebagai tambahan, pihaknya juga melaporkan bahwa saat ini Kemenkes sedang berupaya untuk penyediaan tabung oksigen serta penyiapan berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat. 

 

Menguatkan upaya Klaster Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa komunikasi risiko, akselerasi vaksin dan pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang saat ini dihadapi dalam proses penanganan Covid 19. 

 

Pihaknya juga menyebut Tren isolasi mandiri (isoman) akan meningkat karena shelter dan Rumah Sakit terbatas, sementara kecepatan penyebaran covid lebih cepat daripada upaya membangun shelter. Untuk itu perlu dukungan obat dan vitamin yang langsung didistribusikan Kemenkes langsung ke Kabupaten. Kecepatan ini sangat diperlukan, karena fakta di lapangan menunjukkan jumlah kematian pasien Covid 19 yang isoman semakin meningkat.

 

Di sisi lain, anggota Klaster Pengungsi dan Perlindungan menyampaikan beberapa poin evaluasi yang harus diperhatikan. Asisten Deputi Perlindungan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan KemenPPPA menyampaikan bahwa banyak korban dari kalangan Bidan sehingga penyediaan alat pelindung dasar dan dukungan psikosial perlu diperhatikan. Perwakilan UNICEF menyebut bahwa sejak November 2020, hanya 30% sarana cuci tangan di ruang publik yang terpakai, sisanya tidak terpelihara dengan baik.

 

Hal ini juga diperparah dengan menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan. Perwakilan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) melaporkan bahwa pemerintah daerah harus jujur dalam menampilkan data penanganan Covid 19 karena pihaknya selama ini menemukan kecenderungan beberapa daerah yang berusaha menutupi kasus. Mengatasi hal tersebut, MDMC mengusulkan bahwa indikator zonasi rawan harus berdasarkan testing rate bukan jumlah kasus.

 

Peserta rapat juga memberikan beberapa catatan penting mengenai informasi dan sosialisasi. Perwakilan The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) mencatat bahwa adanya pengaruh berita bohong (hoax) pada persepsi masyarakat terhadap upaya penanganan Covid 19. Hal tersebut juga menjadi penyebab menurunnya tingkat kepatuhan dan justru merugikan masyarakat sendiri. Pihaknya mengajak seluruh elemen klaster untuk bersama-sama memerangi berita hoax, agar intervensi kesehatan dapat berjalan dengan baik. 

 

Di sisi lain, Perwakilan Yayasan Kesehatan Madani Indonesia (YKMI) mendorong sosialisasi dan informasi tempat vaksin harus diperluas dan tatacara mendaftar vaksinasi harus lebih diperluas dan permudah. Selain itu, perlunya membuka pelayanan konsultasi kesehatan daring dan gratis bagi masyarakat.

 

Sebagai arahan penutup, Asisten Deputi Nelwan memberikan beberapa rekomendasi antara lain, pertama, Kemenko PMK akan terus berupaya memfasilitasi kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat yang lebih luas secara sistematis melalui pemetaan intervensi yang akan maupun telah dilakukan. 

 

Kedua, perlunya membangun komunikasi publik yang baik untuk merilis kerja-kerja kolaborasi serta antisipasi isu hoax. 

 

Ketiga, mengajak semua elemen untuk ambil peran dalam penegakan protokol kesehatan, penyediaan layanan informasi kesehatan, penyediaan shelter isoman serta mendukung ketersediaan tabung oksigen. 

 

Keempat, akan segera menyelenggarakan pertemuan lanjutan lintas klaster (klaster logistik, klaster penanganan pengungsi, klaster kesehatan, dan klaster pendidikan) untuk mengambil langkah-langkah aktivasi empat klaster ini guna mendukung penanganan dampak pandemi Covid 19. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: