Menko PMK : Pembagian Bansos Petani dan Nelayan Agar Penuh Kehati-hatian

Jakarta (14/5) -- Berkaca dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (bansos) presiden tahap 1 dan 2, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan agar pembagian bansos untuk petani dan nelayan agar dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Di dalam memberikan bantuan agar penuh kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan di lapangan. Saran saya, sebaiknya tetap berpegang kepada verifikasi mulai dari level paling bawah RT/RW di mana petani dan nelayan itu berada," ujarnya saat mengikuti Rakor Terbatas Pembahasan BLT dan Kebijakan Bansos untuk Petani, Petambak, dan Nelayan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian melalui telekonferensi di Jakarta, Kamis (14/5).

Sedangkan untuk BST dan BLT Desa telah disepakati antara Kemendes dan Kemensos bahwa dipastikan data tidak ada overlaping dan kedua bantuan sifatnya memperluas cakupan penerima. Hanya, menurut Muhadjir, perlu menambah anggaran bantuan untuk petani dan nelayan.

"Sudah dicapai kesepakatan tapi untuk kondisi di lapangan harus dicek betul, apalagi kondisi di lapangan ini sedang anomali. Tidak bisa terlalu sesuai dengan yang diharapkan," ucapnya.

Ia pun mengusulkan akan sangat bagus apabila skema bantuan terutama untuk para petani yang mempunyai sawah tidak menggunakan skema bansos, melainkan skema bantuan lain yakni untuk menggerakkan ekonomi sehingga tidak terjadi konflik di lapangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tutur Menko PMK, per-Maret 2019, sebanyak 49,41% rumah tangga miskin menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Dari 29 juta penduduk yang tercatat dalam DTKS, sebanyak 41,4% atau sekitar 12 juta penduduk bekerja di sektor pertanian.

"Sehingga kalau melihat mekanisme program bansos yang sebelum-sebelumnya menggunakan data DTKS, maka petani dan nelayan hampir dipastikan sudah menerima jenis bansos lainnya tersebut," pungkas Menko PMK.

Kontributor Foto: