KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaksanakan rapat bersama para pakar membahas strategi penghapusan kemiskinan ekstrem menuju target 0% di 2024. Hasil rapat yang berlangsung daring pada Rabu (23/2) itu digadang sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.
“Ini masukan yang sangat mahal dan mudah-mudahan nanti bisa kita jadikan masukan (pemerintah) lebih lanjut. Saya kira apa yang disampaikan tidak sekadar normatif karena Bapak Ibu memang pelaku lapangan dan pasti mengetahui betul kondisi dari semua lini untuk menangani ini,” ujar Menko PMK.
Para pakar yang hadir yaitu Founder dan Chief Executive ASAKREATIVITA Vivi Alatas, Penasehat Kebijakan dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sudarno Sumarto, Visiting Researcher Bank Indonesia Institute Asep Suryahadi, dan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Institut Pertanian Bogor sekaligus Central Bank Supervisory Board Nunung Nuryantono.
Pada kesempatan tersebut, Menko PMK meminta masukan kepada para pakar, salah satunya terkait efektifitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan.
“Kalau bansos dilimpahkan ke daerah apakah efektif atau tidak. Karena kan selama ini itu (bansos) tersentralisir di pusat,” ungkap Muhadjir.
Seraya menanggapi, Founder dan Chief Executive ASAKREATIVITA Vivi Alatas menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bansos yang dilimpahkan kepada daerah akan lebih memungkinkan untuk dapat mengontrol kinerja pemerintahan daerah.
“Memang akan lebih susah, tapi secara terperinci menjadi lebih terukur,” tuturnya.
Bukan hanya itu, Vivi pun mengutarakan beberapa strategi termasuk pemberian bansos yang telah dilakukan oleh pemerintahan Cina dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Terbukti dalam kurun 8 tahun (2012-2020), Cina berhasil menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0%.
Hal lain yang juga dinilai menjadi masukan penting untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia yaitu menyoal masalah inclusion dan exclusion error. Selain Menko PMK, keempat pakar tersebut juga sepakat bahwa penyempurnaan data sangat diperlukan dalam upaya mengatasi kemiskinan.
“Itu (data) memang menjadi kendala dan saya rasa dari dulu yang menjadi topiknya adalah masalah integrasi data. Karena itu pada kesempatan ini juga saya berharap ada masukan sebetulnya faktor apa yang paling peka untuk bisa melakukan perubahan paling signifikan dalam konteks penanganan kemiskinan,” tandas Muhadjir.
