Menko PMK Apresiasi Kemiskinan Ekstrem 0 Persen Malinau, Kaltara

Tetap Perlu Kerja Keras, karena Stunting Masih Tinggi

KEMENKO PMK - Kabupaten Malinau melakukan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang cukup baik di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
tingkat kemiskinan 2022 sebesar 6,64 persen, mengalami penurunan bila dibandingkan 2021 sebesar 7,30 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem di 2022 sebesar 0 persen, penuntasan dari angka 2021 sebesar 1,47 persen.

Malinau merupakan daerah kedua yang menuntaskan kemiskinan ekstrem. Sebelumnya Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, juga sukses menurunkan jadi 0 pada 2022 persen dari 0,94 pada 2021. Sesuai target Presiden Jokowi, pada 2024 kemiskinan ekstrem tuntas 0 persen. 

Bupati Malinau Wempi W. Mawa memaparkan langkah-langkah intervensi yang telah dilakukan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di daerahnya. 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat bersama Menko PMK dalam seri Roadshow ke-14 Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kaltara, pada Senin (6/3/2023).

"Berbagai intervensi dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau, mulai dari intervensi di bidang pendidikan, ketahanan pangan, bidang pekerjaan, pemberdayaan UMKM,  intervensi spesifik, dan intervensi sensitif," ujar Bupati Malinau.
 
Intervensi pendidikan dilakukan Kabupaten Malinau denga progam Wajib Belajar Malinau Maju dilaksanakan Pengelolaan Pendidikan, berupa Penyediaan Perlengkapan Siswa PAUD, SD, SMP serta SMA.

Kemudian, intervensi bidang ketahanan pangan dengan Program Inovasi Rasda Plus dilaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, berupa Pengadaan Benih/Bibit Ternak unggul lokal, Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Intervensi di bidang pekerjaan, pemerintah daerah melakukan program inovasi Mileneal Mandiri dilaksanakan Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja, berupa Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari Kerja serta Penempatan Tenaga kerja, berupa Job Fair Bursa Kerja. 

Selanjutnya, pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), berupa Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

Dari segi intervensi spesifik dilakukan Program Inovasi RT Bersih dilaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Kebersihan Lingkungan Pemukiman Masyarakat serta Pengelolaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, berupa Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Kemudian, dari segi intervensi sensitif, telah dilakukan Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, berupa Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular,  Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia.

"Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Mainau berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di tahun 2022," tutur Bupati Wempi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Malinau yang telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen.

Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau bisa menjadi contoh baik dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di daerah lainnya.

"Ini merupakan 'best practice' dan contoh baik yang bisa ditiru oleh pemerintah daerah lain dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem," ungkap Menko PMK.

Meskipun angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malinau sudah 0 persen, tetapi stunting di sana masih terbilang tinggi. Berdasarkan data SSGI 2022, sebesar 23,5 persen.

Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 24,2 persen. Namun, dibandingkan rerata nasional 14 persen dan rerata provinsi sebesar 22,1 persen, prevalensi stunting Kabupaten Malinau masih tinggi.

Menurut Menko PMK, supaya angka stunting  menangani stunting dan kemiskinan ekstrem secara simultan dan beriringan, maka intervensi yang dilakukan perlu disesuaikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Muhadjir meminta supaya data P3KE bisa dioptimalkan dan disesuaikan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan khususnya penanganan stunting di Kabupaten Malinau. Dia meminta kepada Bupati Malinau untuk aktif melakukan valdiasi pendataan keluarga miskin ekstrem dan stunting di Kaltara. 

"Kalau ternyata itu masih belum valid silakan divalidasi dan segera dikirim ke bupati wali kota dan dikirimkan ke Kemenko PMK. Bupati wali kota juga harus proaktif untuk meminta kades untuk memvalidasikan data terkait keluarga miskin ekstrem di desa,” jelasnya. 

Kontributor Foto:
Reporter: