KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Forum Komunikasi Terpadu Lintas Sektor (Katalis) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Jum'at (17/10/2025). Forum tersebut sebagai langkah memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dalam penyampaian narasi tunggal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas Kemenko PMK Iwan Eka Setiawan, menegaskan pentingnya forum ini untuk membangun komunikasi yang selaras dan produktif.
“Melalui forum ini, kita memastikan bahwa setiap pesan yang keluar dari kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK selaras, positif, dan berorientasi pada hasil. Forum komunikasi harus menjadi wadah untuk membangun sinergi komunikasi yang tidak tumpang tindih, tetapi saling menguatkan,” ujar Iwan.
Forum ini menjadi sarana penting dalam menyamakan langkah komunikasi publik khususnya pada enam program prioritas PHTC, yaitu renovasi sekolah, Sekolah Unggul Garuda, pembelajaran digital, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit berkualitas, dan penanggulangan tuberkulosis (TBC).
Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan TBC.
“Kemenko PMK mendorong percepatan penanganan TBC dengan mengadopsi pola penanganan terpadu yang sebelumnya diterapkan saat pandemi COVID-19,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggelar kampanye masif pada momentum Car Free Day (CFD) 9 November 2025 di delapan kota prioritas, melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Tim Akselerasi Kebijakan Komunikasi Publik Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Aldi Hawari menyampaikan pesan utama kampanye penanggulangan TBC.
“Pesan utamanya adalah Temukan, Obati, Sampai Sembuh TBC (TOSS TBC). Kami ingin meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penemuan kasus serta kepatuhan pengobatan,” ujarnya.
Dari perspektif komunikasi publik nasional, Hastuti Wulanningrum, Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah, Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, menekankan pentingnya komunikasi krisis yang efektif.
“Komunikasi krisis yang baik memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung pemulihan situasi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tugas humas pemerintah kini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pendekatan interaktif dan berbasis data. Seiring perkembangan teknologi, seperti big data dan kecerdasan buatan, paradigma komunikasi pemerintah telah bergeser menuju inovasi dan efisiensi strategi komunikasi.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Chacha Annisa, turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.
“Komunikasi kebijakan yang efektif membutuhkan koordinasi intensif dan berkelanjutan antar kementerian dan lembaga. Strategi komunikasi harus disusun dan dilaksanakan secara terintegratif, sejalan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Komunikasi Lintas Sektor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan komunikasi publik yang solid, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
