KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat pengendalian pemulihan pascabencana melalui penyempurnaan dashboard serta mekanisme pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera. Upaya ini dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Sorni Paskah Daeli, para Kepala Biro, Asisten Deputi, serta jajaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK. Turut hadir pula mitra pembangunan, yaitu Ridwan Yunus dari UNDP dan Tjossy Mitaart Sipasulta dari UN Women.
Dalam arahannya, Lilik Kurniawan menegaskan bahwa penguatan dashboard dan mekanisme pelaporan merupakan instrumen penting untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar menyelesaikan kegiatan, tetapi memastikan pemulihan benar-benar terjadi di masyarakat. Dashboard ini harus menjadi alat kendali bersama untuk memantau progres dan memastikan intervensi tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pelaporan tidak terfragmentasi serta dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan responsif.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menyampaikan bahwa sistem pelaporan harus mampu menjaga kesinambungan penanganan bencana hingga fase pemulihan.
“Penanganan bencana harus berjalan berkesinambungan dari tanggap darurat hingga pemulihan. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang dibangun harus mampu menghubungkan setiap tahapan dan mencerminkan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Sementara itu, Sorni Paskah Daeli menekankan bahwa pemulihan pascabencana perlu mengedepankan prinsip keberlanjutan dan pengurangan risiko bencana.
“Pemulihan harus menjadi momentum untuk membangun kembali secara lebih aman dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek risiko, lingkungan, serta perlindungan kelompok rentan,” ungkapnya.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya dalam rangka penyempurnaan dashboard dan mekanisme pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemenko PMK akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan proses pemulihan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
