KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) sebagai bagian dari transformasi penanggulangan bencana yang lebih antisipatif dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Diskusi Penajaman Muatan Early Action dalam White Paper Kebijakan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan 2045 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Menara Bappenas, Jakarta, pada Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan White Paper Kebijakan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan 2045 guna memperkuat arah kebijakan nasional dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif, antisipatif, dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, memaparkan arah penguatan Strategi Nasional AMPD sebagai bagian dari upaya transformasi penanggulangan bencana yang tidak hanya berfokus pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga pada kesiapsiagaan dan langkah antisipatif sebelum risiko berkembang menjadi dampak yang lebih besar.
Pembahasan dalam diskusi menitikberatkan pada pentingnya integrasi sistem peringatan dini dengan mekanisme pengambilan keputusan, penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan pemerintah daerah, serta dukungan kebijakan dan tata kelola pendanaan yang mendukung implementasi aksi dini hingga tingkat komunitas.
“Penguatan AMPD perlu terus didorong sebagai bagian dari transformasi penanggulangan bencana yang lebih antisipatif, terintegrasi, dan berorientasi pada pengurangan risiko. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, dukungan kebijakan, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sebelum risiko berkembang menjadi dampak bencana yang lebih luas,” ujar Merry Efriana.
Melalui diskusi ini, penyusunan White Paper Kebijakan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan 2045 diharapkan dapat menjadi pijakan strategis dalam memperkuat pengembangan sistem peringatan dini dan implementasi aksi dini yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
Diskusi dihadiri oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tim Pokja AMPD, SIAP SIAGA, praktisi kebencanaan, serta mitra pembangunan yang mendukung penguatan sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana di Indonesia.
