Kemenko PMK Koordinasikan Percepatan Penanganan Bencana Siklon Tropis NTT dan Gempa Bumi Jawa Timur

Jakarta (9/6) – Pemerintah terus bergotong-royong menangani bencana di tanah air. Beberapa bencana yang menjadi perhatian khusus pemerintah saat ini adalah bencana Siklon Tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan bencana gempa di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

 

Kedua pemerintah daerah provinsi tersebut telah menetapkan masa transisi darurat menuju pemulihan yang akan berakhir pada 30 November 2021 untuk NTT dan 31 Desember untuk Jatim.

 

Pada masa transisi tersebut, isu rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi amat strategis. Terlebih di saat pandemi, masyarakat terdampak bencana harus terpenuhi kebutuhan dasarnya serta dijamin keselamatannya dari ancaman penyebaran Covid 19.

 

Menjawab tantanan itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Nelwan Harahap mendorong percepatan penanganan bencana melalui rapat koordinasi (rakor) di Kantor Kemenko PMK, Rabu (9/6).

 

“Seluruh pihak harus bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya untuk pemulihan dan kebangkitan wilayah terdampak bencana, karena masyarakat sampai detik ini masih tetap membutuhkan kehadiran negara”, tutur Plt. Deputi Nelwan saat membuka rapat koordinasi secara daring.

 

Rakor bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang menghambat percepatan pemulihan bencana di NTT maupun Jatim. Dalam rakor, Pemda terkait menyampaikan laporan upaya yang telah ditempuh dan permasalahan yang sedang dihadapi selama masa transisi.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti oleh Kementerian dan Lembaga yang hadir untuk memberikan klarifikasi dan solusi atas masalah yang diajukan oleh Pemda. Melalui diskusi tersebut, beberapa permasalahan seperti kebutuhan lahan relokasi pemukiman warga serta pendanaan pembangunan hunian tetap mendapatkan jawaban konkrit.

 

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT menyampaikan bahwa akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN dalam hal penyediaan lahan relokasi serta pembangunan pemukiman. BPBD NTT juga akan berkoordinasi dengan BNPB terkait pendanaan hunian tetap dan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta akan berkoordinasi dengan Kemendagri terkait data kependudukan yang menjadi kendala pemberian stimulus dana tunggu hunian.

 

"Di sisi lain, penanganan bencana di Jatim relatif tidak banyak kendala. BPBD Jatim akan terus mendorong Pemkab terdampak agar segera merampungkan data dukung pendanaan hunian tetap serta terus berkoordinasi dengan BNPB. Sementara mengenai fasilitas pendidikan dan peribadatan yang rusak akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, Kemendikbud serta Kemenag," tuturnya.

 

Sebagai arahan penutup, Plt. Deputi Nelwan memberikan beberapa catatan rekomendasi antara lain, pertama, Pemda harus segera melengkapi kekurangan dokumen untuk kelancaran pengajuan stimulant rumah dan santunan korban luka. Kedua, Pemda, Kementerian ATR serta Kementerian PUPR harus intens berkoordinasi penyiapan lahan relokasi. Ketiga, Pemda perlu juga menerbitkan SK terkait pembayaran tunjangan guru sekolah dan madrasah yang terdampak bencana. Keempat, perlu diinventarisir desa-desa yang membutuhkan bantuan untuk dikoordinasikan dengan Kemendes dan Kemendagri sehingga dapat mengoptimalisasi sumber pembiayaan salah satunya melalui dana desa.

 

Turut hadir secara daring dalam diskusi yaitu Kepala Pelaksana BPBD Prov. NTT, Kepala Kanwil Agama Prov. NTT, Kepala Bidang Dinas Sosial Prov. NTT, Kepala Bidang Dinas Sosial Prov. Jatim, Kasi Rehabilitasi BPBD Jatim, Kasi Kanwil Agama Prov. Jatim, Perwakilan BNPB, Kemensos Kemendagri, Kemenkeu, KemenPUPR, KemenATR, dan Kemendikbud.

Kontributor Foto:
Reporter: