KEMENKO PMK - Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk kepemudaan tidak boleh hanya menjadi daftar kegiatan semata, tetapi harus fokus pada sinergi, kolaborasi, dan korelasi dalam menyelesaikan isu-isu kepemudaan di tingkat nasional dan daerah. Hal ini ditekankan oleh Deputi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, saat memberikan arahan dalam Rakornas Pelayanan Kepemudaan di Yogyakarta, Selasa (6/8/2024).
"Kita harus benar-benar mencermati bagaimana sinergi, kolaborasi, dan korelasi antar pihak dapat terwujud untuk mengatasi permasalahan pemuda," ujar Deputi yang akrab disapa Lisa.
Deputi Lisa menekankan pentingnya analisis yang tajam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menentukan pihak-pihak yang harus terlibat dalam solusi. Tidak hanya Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga pentahelix, yang melibatkan sektor swasta, akademisi, media, masyarakat, dan pemuda itu sendiri.
IPP: Alat Bantu Identifikasi Masalah dan Stakeholder
Deputi Lisa juga menyorot pentingnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi isu-isu yang dihadapi oleh pemuda. "IPP menjadi alat yang penting untuk mencermati akar permasalahan dan menentukan stakeholders kunci, yaitu identifikasi instansi/individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir," jelasnya.
Sebagai contoh, Deputi Lisa mencontohkan isu pemuda merokok. "Masalah ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi kesehatan atau sosialisasi saja," tegasnya. "Perlu diteliti dari sisi budaya, pengasuhan keluarga, dan ekonomi untuk mengetahui siapa stakeholders yang harus diajak kerjasama dalam mengatasi masalah tersebut."
Perencanaan Berbasis Data dan Peran Daerah yang Krusial
Deputi Lisa juga menekankan pentingnya perencanaan penganggaran berbasis data. "Membuat perencanaan penganggaran harus didasarkan pada data yang akurat dan terpilah untuk menetapkan target sasaran yang jelas. Identifikasi masalah, stakeholder, dan sumber pembiayaan juga harus diperhatikan," katanya.
Hal yang sama disampaikan Deputi Setwapres Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi menekankan pentingnya peran daerah dalam pembangunan kepemudaan, termasuk alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "RAN/RAD perlu disusun baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota karena nantinya akan berimplikasi pada anggaran," tegasnya.
Deputi Pengembangan Pemuda sekaligus Plh. Sesmenpora, Raden Isnanta, juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepemudaan. "Perlunya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan IPP," ujarnya.
Deputi Isnanta menambahkan bahwa salah satu penyebab rendahnya nilai IPP adalah kurangnya jangkauan yang belum mencakup seluruh 64 juta pemuda di Indonesia. "Untuk memperluas jangkauan, diperlukan peran pemerintah kabupaten/kota yang memiliki pemuda, memastikan pemuda dikuatkan di semua lini, termasuk di tingkat provinsi," katanya.
Penghargaan Pelayanan Kepemudaan
Dalam kesempatan yang sama, Kemenpora RI memberikan penghargaan atas layanan kepemudaan kepada K/L dan Pemerintah Daerah berdasarkan beberapa kriteria. Pengumuman ini disampaikan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan di Novotel Bandara New Yogyakarta, Kulon Progo DIY, pada Senin malam (5/8/2024).
Berdasarkan penilaian parameter yang ketat, diputuskan pemegang skor tertinggi layanan kepemudaan sebagai berikut:
Provinsi dengan capaian IPP tertinggi tingkat nasional tahun 2023:
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan capaian 73,33
Bali dengan capaian 62,67
Daerah Istimewa Aceh (Aceh) dan Sulawesi Tengah dengan capaian 60,00
Kalimantan Timur dengan capaian (59,17)
Sementara itu Provinsi dengan kenaikan IPP tertinggi tingkat nasional dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023:
Sulawesi Tengah dengan kenaikan 7,00
DIY dengan kenaikan 5,85
Jambi dengan kenaikan 5,00
Kalimantan Tengah dengan kenaikan 4,83
Kalimantan Selatan dengan kenaikan 4,50
Kementerian/ Lembaga yang responsive terhadap pelayanan kepemudaan:
Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Perpustakaan Nasional, BKKBN dengan capaian RO 100%
Kementerian Kominfo dengan capaian RO 96,00%
Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan IPTEK dengan capaian RO 93,33%
Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan capaian RO 91,67%
Capaian Domain Pendidikan tertinggi: DIY, Aceh, Sumbar, DKI Jakarta, Kaltim, Maluku, Maluku Utara
Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan tertinggi: Papua, Kaltim, Babel, Maluku Utara, Bali, Sulsel, Sulteng, Banten, Kalsel
Capaian Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja tertinggi: DIY, Sulteng, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalteng, Sulbar, Bengkulu
Capaian Domain Kepemimpinan dan Partisipasi Pemuda tertinggi: DIY, Aceh, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, NTB, Papua, NTT, Papua Barat, Sulut
Capaian Domain Gender dan Diskriminasi tertinggi: DIY, Kepri, DKI Jakarta, Bali, Kaltim, Sumbar
Rakor berlangsung dari tanggal 5-7 Agustus 2024, dihadiri oleh perwakilan dari Setwapres, Bappenas, Kemendagri, BPS, K/L terkait serta Bappeda dan Dispora Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
