Pemerintah Berupaya Menjaga Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi

KEMENKO PMK -- Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi juga menjadi yang paling parah dihantam pandemi. Era pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini telah banyak menambah keluarga miskin baru. 

 

Dampak ekonomi akibat pandemi ini sangat terasa dan mempengaruhi ketahanan keluarga. Dengan kondisi tersebut, kepala keluarga masih dituntut untuk tetap memenuhi kebutuhan ekonomi, mempertahankan kualitas keluarga, dan juga menjaga kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. 

 

Tentunya ini menjadi tugas yang berat bagi mereka. Karenanya perlu intervensi pemerintah untuk menjaga ketahanan keluarga dan memenuhi berbagai kebutuhannya.

 

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, pemerintah berupaya untuk menjaga ketahanan dan kualitas keluarga Indonesia di masa pandemi.

 

Femmy menyebut, di masa pandemi ini, pemerintah telah menggelontorkan beragam bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BST, BLT-DD, dan bantuan beras 10 Kg. Semua itu dilakukan untuk menjaga ketahanan keluarga Indonesia, serta menjaga kualitas keluarga dan anak-anak Indonesia bisa sehat dan bahagia.

 

Deputi Femmy menyebut, masa pandemi Covid-19 ini harus dimanfaatkan untuk betul-betul bersinergi dan bergandengan tangan untuk membantu keluarga miskin agar tidak terjerembab dalam jurang kemiskinan kronis dan membantu mereka agar bisa sejahtera.

 

"Situasi ini harus membuat kita semangat untuk membantu masyarakat, keluarga kita untuk keluar dari kemiskinan ini," ujar Femmy saat memimpin Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga Miskin dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, pada Kamis (5/8).

 

Lebih lanjut, Femmy meminta agar seluruh Kementerian dan Lembaga terkait bisa terus bersinergi untuk mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan akselerasi supaya kemiskinan ni bisa dientaskan sekecil mungkin

 

Termasuk bersinergi dalam memberikan bantuan-bantuan bagi keluarga miskin. Seperti memberikan perlindungan sosial, pelatihan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, pemenuhan layanan dasar pendidikan, sanitasi air bersih, pengembangan potensi wilayah intergenerasi dan inklusif. 

 

Femmy menerangkan, dengan membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka itu juga berdampak pada meningkatnya kualitas anak.

 

"Saya ingin kita semua membangun resiliensi untuk anak dan keluarga Indonesia agar mereka ini anak-anak ini betul-betul mendapatkan haknya yang sejahtera, dan orangtuanya yang mendapatkan haknya supaya tidak miskin kronis. Dan tentunya ini membutubkan peran kita semua," pungkasnya. 

 

Rapat koordinasi tersebut dimoderatori oleh Plt. Asisten Deputi Ketahanan Keluarga Kemenko PMK Linda Restaningrum. Rapat koordinasi menghadirkan narasumber Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Lalu Makripuddin, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapennas Maliki, Dirjen Linjamsos Kemensos Heri Kris Sritanto, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait. 

 

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Lalu Makripuddin menjelaskan, di masa pandemi ini BKKBN concern meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga. BKKBN diperintahkan presiden untuk menangani stunting. Serta memiliki program pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana).

 

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapennas Maliki menjelaskan, perlu intervensi bersama kementerian dan lembaga untuk menurunkan kemiskinan ekstrem melalui mekanisme pengurangan beban, peningkatan pendapatan masyarakat dan intervensi akses permodalan. 

 

Dirjen Linjamsos Kemensos Heri Kris Sritanto menjelaskan bahwa pihak kemensos telah memiliki Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Itu dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga agar bisa mandiri secara ekonomi. Namun perlu sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk menurunan kemiskinan kronis. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: