KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Working Lunch Pilar Sosial Budaya ASEAN di Hotel Borobudur Jakarta pada Selasa (3/2/2026).
Pertemuan ini menghadirkan perwakilan national focal point badan sektoral pilar sosial budaya ASEAN untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam memastikan kontribusi Indonesia di agenda pilar sosial budaya ASEAN.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi nasional dengan focal point badan sektoral Pilar Sosial Budaya ASEAN, memastikan kontribusi Indonesia dalam evaluasi ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025 melalui End-Term Review (ETR) serta mendukung transisi menuju ASEAN Vision 2045.
Selain itu, pertemuan ini mendorong penguatan mekanisme koordinasi nasional rutin Pilar Sosial Budaya ASEAN. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan kembali bahwa Pilar Sosial Budaya merupakan people’s pillar yang beririsan langsung dengan kesejahteraan masyarakat melalui isu pembangunan manusia, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, kebudayaan, lingkungan, dan ketahanan bencana. serta mendorong mekanisme koordinasi nasional rutin pilar Sosial Budaya.
Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan kembali bahwa pilar Sosial Budaya merupakan people’s pillar yang beririsan langsung dengan kesejahteraan masyarakat melalui isu-isu pembangunan manusia, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, kebudayaan, lingkungan, dan ketahanan bencana.
Dalam arahannya, Sekretaris Kemenko PMK menekankan perlunya penguatan koordinasi focal point nasional, guna memastikan sinergi lintas sektor berjalan lebih efektif termasuk dalam mendukung pelaksanaan agenda ASEAN pada masa Keketuaan ASEAN Filipina.
Sesmenko PMK Imam Machdi juga menegaskan pentingnya penyelarasan agenda Pilar Sosial Budaya ASEAN dengan prioritas pembangunan nasional dan Asta Cita agar manfaat kerja sama regional dapat dirasakan secara nyata dan terukur oleh masyarakat.
“Pilar Sosial Budaya adalah people’s pillar ASEAN. Isu-isu yang dibahas di dalamnya langsung menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan bencana. Karena itu, setiap agenda ASEAN harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam arahannya, Imam menekankan perlunya penguatan koordinasi focal point nasional, khususnya pada masa Keketuaan ASEAN Filipina, agar sinergi lintas sektor semakin efektif. Sesmenko PMK juga menegaskan pentingnya menyelaraskan agenda sosial budaya ASEAN dengan prioritas pembangunan nasional dan Asta Cita sehingga manfaat kerja sama regional dapat dirasakan nyata dan terukur oleh masyarakat.
Sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian turut disampaikan, antara lain penguatan peran KP2MI selaku focal point ACMW dalam perlindungan pekerja migran; penguatan agenda kepemudaan melalui revitalisasi ASEAN Youth Development Agenda (AYDA); serta pengarusutamaan isu kebencanaan dengan mendorong BNPB agar lebih aktif sebagai focal point ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) sekaligus Chair ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) Tahun 2026.
Pertemuan ini juga membahas perkembangan End-Term Review (ETR) ASCC Blueprint 2025, termasuk mekanisme pelaporan melalui ASEAN Data Management and Evaluation (ADME) System serta pelaksanaan National Consultation di masing-masing negara melalui pengisian kuesioner teknis dan focus group discussion (FGD) nasional. Seiring dengan transisi pasca-2025,
Imam menekankan pentingnya dukungan badan sektoral dalam finalisasi key performance indicators (KPI) dan penetapan baseline data, termasuk kejelasan definisi operasional, sumber data, serta keselarasan dengan indikator nasional.
“Menghadapi transisi menuju ASEAN Vision 2045, Indonesia membutuhkan mekanisme koordinasi nasional yang lebih rutin, terstruktur, dan berbasis data. Penataan focal point serta penguatan indikator kinerja menjadi langkah penting agar kerja sama sosial budaya ASEAN berjalan efektif dan selaras dengan Asta Cita,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut penguatan tata kelola koordinasi, Kemenko PMK menginisiasi penataan focal point dan alternate focal point badan sektoral serta mengusulkan koordinasi nasional rutin setiap triwulan.
