Menko PMK Lanjutkan Sisir Provinsi Bangka Belitung untuk Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melanjutkan penyisirannya dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bangka Belitung pada Jum’at (14/4/2023). Dalam kesempatan tersebut Muhadjir meminta USG dan Antropometri harus tersedia di setiap Puskesmas dan Posyandu sebelum bulan Juni 2023.
Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2022 berada diangka 18,5%, turun sebanyak 1,4% sejak tahun 2019. Angka tersebut berhasil menempatkan Provinsi Bangka Belitung berada di bawah rata-rata nasional sebesar 21,6% di tahun 2022. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi ini sebesar 0,82%, berada di bawah angka nasional sebanyak 2,04%.
Menko PMK mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh jajaran perangkat daerah Provinsi Bangka Belitung yang mampu menekan prevalensi stunting di wilayahnya. Menurutnya hasil tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil agregat nasional.
“Saya lihat capaian Provinsi Bangka Belitung sangat menjanjikan, sangat baik. Mudah-mudahan setelah roadshow ini akan semakin lebih baik, semakin lebih terkoordinasi, dan semakin bersemangat untuk menuntaskan dua masalah ini,” kata Menko Muhadjir.
Menko Muhadjir menyampaikan dirinya merasa senang mendengar akronim-akronim yang digunakan jajaran pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam menamai program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Menko Muhadjir berharap upaya tersebut semoga dapat membuat jajaran yang terlibat dapat lebih bersemangat merealisasikan program-program yang ada.
“Saya senang sekali atas berbagai macam inovasinya, dengan akronim-akronim yang sangat menggelitik, sangat menarik. Saya kira itu akan membuat kita semakin bergairah untuk merealisasi program-program yang ada,” ujar Menko Muhadjir.
Bupati Belitung Timur Burhanudin menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi program dalam upaya penanganan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem, beberapa diantaranya pemberian bantuan hibah berupa sarana prasarana air limbah yang sesuai standar, perluasan jaringan perpipaan dan rehabilitasi sarana-prasarana SPAM, hingga pemberian makanan pendamping ASI.
“Upaya telah kami coba lakukan, ada sejumlah program seperti Kampung Kakek (Katuk, Kelor, Katis), Sijares (Siap Jaga Remaja Sehat), Si Cantik (Calon Pengantin Elektronik), Keritak (Kelas Ibu Hamil Bermitra KUA), Café Sehat, Turing Asik (Kartu Monitoring ASI Ekslusif), hingga Gempar (Gerakan Menanam Pangan di Perkarangan),” ujar Burhanudin.
Burhanudin menjelaskan sejumlah program tersebut didasari oleh permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai di wilayah Belitung Timur, diantaranya masih adanya perkawinan usia dini, program ketahanan pangan dan gizi yang belum bersinergi dengan program percepatan penurunan prevalensi stunting, serta sarana dan prasarana sanitasi rumah tangga yang belum aman.
Pj. Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu turut menjelaskan bahwa pihaknya masih melihat banyaknya perkawinan dini yang terjadi. Hal ini beriringan dengan perilaku hidup masyarakat yang belum sejalan dengan visi pemerintah.
“Kami akan lebih berupaya menggencarkan, mendorong Bupati dan Walikota untuk lebih tanggap menghadapi persoalan ini. Kami juga sedang berupaya membuat kebijakan reward atas kinerja TPPS yang diharapkan dapat mendorong semangat teman-teman di lapangan,” jelas Suganda.
Melihat ketidaksinkronan data P3KE, Menko Muhadjir menghimbau kepada kabupaten/kota yang belum melakukan verifikasi dan validasi data P3KE agar dapat segera mengirimkan data terbarunya kepada Kemenko PMK, sehingga dapat menjadi dasar eksekusi dan penanganan pada tahap selanjutnya. Menurutnya hal ini perlu dilakukan karena pada desil 1, 45% keluarga di Provinsi Bangka Belitung telah terindikasi berisiko stunting.
Guna penanganan lebih lanjut, Menko Muhadjir juga meminta Bupati dan Walikota untuk segera mengajukan alat USG dan Antropometri bagi Puskesmas dan Posyandu yang belum memilikinya. Muhadjir menyampaikan agar Bupati dan Walikota tidak perlu menganggarkan alat-alat tersebut dalam APBD, namun dapat langsung diajukan ke Kementerian Kesehatan.
“Segara ajukan ke Kementerian Kesehatan, tidak usah belanja lewat e-katalog, dan tidak usah dianggarkan dalam APBD. Bapak Presiden meminta Juni tahun ini semua Puskesmas dan Posyandu harus sudah lengkap alatnya. Kalau masih ada dana dari APBD, lebih baik digunakan untuk memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak-anak balita,” imbuhnya,” kata Menko Muhadjir.
Hadir dalam agenda roadshow, antara lain Pj. Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, Asisten Perekonomian dan Kesra Setda Kota Pangkal Pinang Suryo Kusbandoro, Bupati Belitung Sahani Saleh, Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Muhson, Wakil Bupati Bangkal Syahbudin, Bupati Belitung Timur Burhanudin, serta para Forkopimda dan para Penggerak Pengurangan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bangka Belitung.
