KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Sistem dan Verifikasi Dokumen Pengajuan Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada 11 Desember 2025 di Jakarta. Rapat ini bertujuan memperkuat tata kelola pendanaan kebencanaan yang transparan, terkoordinasi, dan akuntabel.
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo dan dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta kementerian dan lembaga terkait.
Dalam arahannya, Andre menekankan pentingnya kejelasan mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (pooling fund), khususnya pada tahapan pengajuan, penelaahan, dan verifikasi proposal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021.
BNPB dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa penyaluran dana bersama tahap prabencana telah dilaksanakan melalui empat kementerian/lembaga, yakni BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Selain itu, skema asuransi Barang Milik Negara (BMN) telah melibatkan tiga kementerian/lembaga.
Peserta rapat membahas sejumlah isu, antara lain penyempurnaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyaluran dana bersama, mekanisme koordinasi antara BNPB dan Kemenko PMK, serta penguatan peran komite teknis dalam penelaahan proposal. Kemenko PMK juga mendorong keterlacakan informasi terkait jumlah proposal, hasil penilaian, serta dasar persetujuan atau penolakan usulan.
Rapat turut menyoroti percepatan penyelesaian regulasi pendukung, khususnya terkait pengelolaan lingkungan dan sosial pada kegiatan pascabencana, guna mendukung optimalisasi pemanfaatan dana bersama untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kemenko PMK berharap penguatan koordinasi tersebut dapat memastikan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung ketangguhan daerah menghadapi bencana.
