KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya pengarusutamaan paradigma mitigasi bencana dalam setiap pembangunan dan perencanaan regional.
Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memberikan arahan pada kegiatan Puncak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggunggalangan Bencana 2025 "Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana", di Graha BNPB Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Menko PMK menyampaikan, belakangan ini bencana cenderung meningkat di beberapa wilayah, terutama bencana hidrometeorologi. Menurutnya, hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan yang tidak mengedepankan ekosistem dan melupakan paradigma bencana.
"Karenanya penting sekali untuk Pemerintah Daerah, mohon betul-betul paradigma mitigasi bencana dan pendekatan ekosistem menjadi pendekatan utama. Jangan sampai karena membuat jalan justru menghadang air tidak bisa turun ke resapan. Jangan sampai membangun infrastruktur justru mengakibatkan banjir," ungkapnya.
Lebih lanjut, Menko Pratikno menyampaikan, Kepala Daerah harus menggunakan kaca mata mitigasi bencana dan pendekatan ekosistem dalam melihat program pembangunan. Ia pun meminta paradigma tersebut diterapkan dalam pengambilan keputusan, dan dalam arahan mengambil kebijakan.
"Kami sangat berharap dengan Bapak-Ibu Kepala Daerah pada kepemimpinan baru, paradigma pengurangan risiko mitigasi bencana bisa kita tingkatkan secara signifikan," ungkapnya.
Kemudian, Menko PMK juga meminta Kepala Daerah dalam momentum kepemimpinan yang baru untuk memperkuat kelembagaan bencana. Utamanya dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanganan bencana, termasuk menguatkan penganggaran dan sumber daya manusia.
"Kelembagaan bukan semata-mata penanganan bencana ketika terjadi. Kelembagaan bencana mengawal pengambilan keputusan Pemda menggunakan perspektif pengurangan risiko dan mitigasi bencana," ujarnya.
"Kelembagaan bencana juga harus tanggap, jadi top of mind kepala daerah dalam mengambil keputusan. Sehingga semua hal dalam pembangunan mengedepankan selalu analisis paradigma penurunan risiko bencana dan mitigasi bencana," imbuh Menko PMK.
Menko Pratikno menyampaikan, dalam melihat bencana bukan hanya pada penanganan akibat bencana. Tetapi juga penanganan di hulu dari perencanaan pembangunannya. Karenanya, sinkronisasi dan konsolidasi penanganan bencana harus dilakukan dari hulu perencanaan, tengah pembangunan infrastruktur, hingga hilir saat terjadi bencana.
"Kalau sampai terjadi bencana, kita juga harus melakukan penanganan secara cepat untuk meringankan beban masyarakat," ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan Puncak Rapat Koordinasi Nasional Penanggunggalangan Bencana 2025, "Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana" dihadiri oleh peserta lebih dari 200 orang secara luring dan lebih dari 4000 orang secara daring, yang terdiri dari Kepala Daerah dan unsur pemerintah daerah.
Turut hadir sebagai pemateri dalam Rakornas Penanggunggalangan Bencana 2025 yakni Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi; Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan; Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara;
Ketua Komisi VIII DPR RI
Marwan Dasopang.
