Koordinasi Lintas OPD Menjadi Tulang Punggung Pencapaian Target IPP di Provinsi Jawa Timur

Surabaya (05/03) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Pemuda di Provinsi Jawa Timur, di Aula Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 5 Maret 2021.

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kemenko PMK Yohan menyatakan bahwa tujuan dari monev ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan koordinasi pelayanan kepemudaan serta membahas strategi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi Jawa Timur. 

"Capaian IPP Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 capaiannya sebesar 47,17 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 50,67, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 50,33. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 53,17 dan terakhir pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 52,50," ujar Yohan saat menyampaikan arahan.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Supratomo menyampaikan bahwa saat ini Dispora Provinsi Jawa Timur sedang menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 khususnya rencana penetapan IPP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama di bidang kepemudaan. Nantinya dalam perubahan Renstra akan ditambahakan kegiatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Koordinasi antar OPD merupakan hal penting mengingat kepemudaan merupakan isu lintas sektor yang harus dijalankan secara bersama-sama agar pelaksanaan pembangunan kepemudaan lebih tajam dan fokus pada pencapaian target Indeks Pembangunan Pemuda. Bersama Balitbang Provinsi Jawa Timur, Dispora Jawa Timur telah melakukan uji petik perbandingan capaian IPP di Kota Malang dan Kabupaten Lamongan," ujar Supratomo.

Asdep Yohan menjelaskan, keberhasilan pembangunan pemuda sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Maka dari itu, imbuh Yohan, matriks RAN Layanan Kepemudaan tahun 2020-2024 akan segera dipercepat penyelesaiannya, sehingga koordinasi antar K/L bisa berjalan dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota bisa segera menurunkannya dalam RAD Layanan Kepemudaan di masing-masing daerahnya.

“Sinkronisasi Program dan Kegiatan dari OPD antara lain: Balitbang dapat mendukung dari sisi penelitian dan pengembangan pencapaian target IPP, Bakesbangpol akan mendukung melalui pembinaan organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan organisasi politik, serta Bappeda ikut merencanakan penyusunan RPJMD dan RKPD di mana IPP menjadi salah satu indikator kinerja daerah di bidang kepemudaan,” pungkas Yohan menutup pertemuan tersebut.

Sebagai informasi, kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dan perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Organisasi, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan Biro Administrasi Pemerintahan lingkup Provinsi Jawa Timur. 

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: