Kemenko PMK Mengoordinasi Percepatan Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi

KEMENKO PMK -- Jakarta dikelilingi dan memiliki hubungan erat dengan kota di sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Menurut data Badan Pusat Statistik 2019, 11,1% penduduk di Jabodetabek adalah komuter.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Didik Suhardi mengatakan bahwa dengan interaksi tersebut, kondisi transmisi Covid-19 di Jakarta sangat dipengaruhi oleh wilayah aglomerasi.

"Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama secara terintegrasi antara pemerintah daerah yang ada di wilayah aglomerasi untuk dapat bersama-sama menanggulangi masalah pandemi Covid-19," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi, Senin (23/8).

Kemenko PMK menggelar rapat koordinasi dengan mengundang para bupati/walikota wilayah aglomerasi Jabodetabek. Masing-masing bupati/walikota menjabarkan kondisi penanganan Covid-19 di daerahnya. Salah satu yang menjadi catatan, ungkap Didik, yaitu vaksinasi sebagai langkah upaya percepatan penanganan Covid-19. Faktanya, hampir di setiap daerah aglomerasi mengalami kekurangan stok vaksin.

"Di Jakarta Raya, cakupan vaksinasi masyarakat rentan, umum, dan remaja, masih belum maksimal. Sebagian besar kabupaten/kota masih memiliki cakupan kurang dari 30%. Hanya wilayah DKI Jakarta yang sudah memiliki cakupan dosis pertama di atas 70%," paparnya. Didik menegaskan pentingnya vaksinasi sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 serta untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

"Kami akan segera bersurat ke Kemenkes untuk memastikan kebutuhan vaksin di masing-masing daerah. Ini penting karena daerah aglomerasi yang paling punya dampak signifikan terhadap kondisi pandemi Covid-19," tuturnya. Di samping itu, Didik juga menyatakan akan segera bersurat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memastikan ketersediaan masker. Hal tersebut untuk mendukung gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bekasi, Walilota Bekasi, Walikota Tangerang, Walikota Tangsel, Walikota Bogor, dan Pemerintah Kota Depok megutarakan hal yang sama yakni terjadinya penurunan angka kasus dan kematian yang menjadi indikator keberhasilan penanganan Covid-19. Didik berharap para bupati/walikota juga dapat bersurat atau menyampaikan hal tersebut kepada Menko Marves Luhut B Pandjaitan sebagai penanggungjawab Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

"Tentu kami berharap tidak akan ada third wave yang dapat mempersulit kehidupan masyarakat. Kalau memang kondisinya sudah membaik, bupati/walikota juga agar bersurat kepada Pak Menko Marves sehingga aktivitas perekonomian akan kembali lancar," pungkasnya.

Kontributor Foto:
Reporter: