KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Keluarga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mustikorini Indrijatiningrum menerima sejumlah dokumen strategis kependudukan, yang diserahkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam kegiatan diseminasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan inklusif menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, pada Senin (15/12/2025).
Penyerahan dokumen strategis tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan basis data dan analisis kependudukan sebagai landasan perumusan kebijakan lintas sektor yang lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta transformasi digital.
Selain Mustikorini Indrijatiningrum, dokumen juga diserahkan kepada Hassan Mohtashami (UNFPA Indonesia Representative), Muhammad Cholifihani (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial KemenPPN/Bappenas), Anwar Sanusi (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan), Bonivasius Wahyu Pudjianto (Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital), serta Ateng Hartono (Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik).
Wakil Menteri Kemendukbangga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan meliputi: Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian Isu Kependudukan (IKIK). Keempat dokumen tersebut menjadi instrumen strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.
LKI menyajikan gambaran dinamika kependudukan nasional, termasuk tren fertilitas, mortalitas, struktur umur, dan migrasi, serta implikasinya terhadap pembangunan manusia. Sementara itu, LKP memberikan potret kondisi kependudukan di tingkat provinsi yang lebih kontekstual dan spesifik wilayah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
IPBK digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan pembangunan telah mengintegrasikan isu kependudukan, sedangkan IKIK menggambarkan tingkat kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Pada tahun 2025, capaian IPBK nasional tercatat sebesar 63,70 dan IKIK nasional sebesar 54,54, yang menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Diskusi panel digelar setelah penyerahan dokumen membahas perubahan struktur demografi dan implikasinya terhadap produktivitas tenaga kerja serta digitalisasi. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa struktur penduduk Indonesia mulai bergeser menuju piramida stasioner, bahkan sejumlah provinsi telah memasuki fase penuaan penduduk, ditandai dengan proporsi lansia di atas 10 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengungkapkan bahwa jumlah penduduk usia kerja telah mencapai 216,79 juta jiwa dengan tingkat pengangguran menurun menjadi 4,7 persen. Namun, tantangan struktural seperti kesenjangan keterampilan, stagnasi produktivitas, dan krisis SDM di sektor tertentu masih perlu ditangani secara serius.
Dari sisi kebijakan jangka panjang, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto menegaskan bahwa arah pembangunan kependudukan ke depan perlu bergeser dari pengendalian jumlah penduduk menuju peningkatan kualitas penduduk. Hal tersebut sejalan dengan implementasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 yang akan diawali dengan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029.
Melalui penyerahan dokumen strategis dan rangkaian diskusi ini, Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
