KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito menegaskan bahwa penguatan karakter harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan dunia kerja di masa depan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penguatan Karakter dan Kewirausahaan Mendukung Peningkatan Investasi dan Lapangan Kerja Berkualitas di Aula Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/6/2026).
"Pembangunan karakter harus dipandang dalam perspektif yang luas, tidak hanya sebagai pembentukan perilaku individu, tetapi juga sebagai fondasi pembangunan manusia yang kompeten dan produktif menghadapi tantangan masa depan," ujar Warsito.
Menurut Deputi Warsito, pembentukan karakter perlu ditanamkan sejak dini melalui keteladanan di lingkungan keluarga maupun sekolah agar sejalan dengan pengembangan kompetensi dan keterampilan generasi muda.
Warsito juga menyoroti tantangan ketenagakerjaan pemuda yang masih perlu mendapat perhatian. Angka pemuda yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, maupun mengikuti pelatihan (NEET) masih berada di atas rata-rata nasional di Jawa Barat mencapai 28%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 22%. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan karakter produktif, keterampilan, serta jiwa kewirausahaan bagi generasi muda.
"Keterpaduan sistem inilah yang akan melahirkan karakter yang tangguh, gigih, dan tidak mudah menyerah. Kemenko PMK saat ini juga tengah menyusun instrumen indikator SDM unggul yang lebih holistik dengan mengintegrasikan berbagai data yang ada," tegasnya.
Dalam rakorda tersebut, kementerian dan pemangku kepentingan terkait menyampaikan berbagai program dan kebijakan untuk mendukung penguatan karakter, kewirausahaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penguatan pendidikan vokasi melalui pendekatan teaching factory, sementara Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sebagai peluang bagi generasi muda.
Dari sisi dunia usaha, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia menyampaikan komitmennya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pembentukan karakter siswa harus dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
Rakorda ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN 2025–2029. Jawa Barat dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena merupakan salah satu pusat industri dan investasi nasional serta diproyeksikan mengalami bonus demografi yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
Rangkaian kegiatan Rakorda Jawa Barat, diakhiri dengan sesi kunjungan tatap muka dan dialog Deputi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko bersama Kepala Sekolah, Guru dan Para Siswa SMK Negeri 12 Kota Bandung (dahulu STM Penerbangan) yang berfokus pada teknologi manufaktur dan perawatan pesawat udara.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, antara lain: Dian Permanasari, Plt. Deputi Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif; Christin Agustina, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha Kementerian UMKM; Arie Wibowo Kurniawan, Direktur SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Aris Darmansyah Edisaputera, Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Kemenko PMK; H. Purwanto Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; Wahyu Mijaya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat; Aryo Pambudi, Perwakilan PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia serta pemerintah daerah yaitu para perwakilan dari dinas pendidikan dan kesbangpol se-Jawa Barat, dunia pendidikan, dunia industri, serta organisasi masyarakat.
