KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menghadiri Lokakarya Forum Anak Nasional (FAN) Tahun 2026 bertema "Merangkai Partisipasi Anak yang Bermakna" yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Anak Nasional (HAN) 2026 yang bertujuan memperkuat kapasitas anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta menghimpun aspirasi anak dari seluruh Indonesia melalui penyusunan Suara Anak Indonesia (SAI) Tahun 2026. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya mewujudkan partisipasi anak yang aman, nyaman, nklusif, bermakna, dan bebas dari kekerasan.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Woro hadir sebagai Ketua Tim Pengawas Forum Anak Nasional Periode 2025–2027 yang bertugas memastikan penyelenggaraan partisipasi anak berjalan sesuai kode etik melalui upaya penyadaran, pencegahan, pengawasan, penegakan kode etik, dan koordinasi lintas wilayah. Peran ini sekaligus memastikan aspirasi anak didengar dan ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan di pusat maupun daerah yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
Salah satu agenda utama kegiatan adalah penandatanganan Berita Acara Suara Anak Indonesia Tahun 2026 oleh Menteri PPPA bersama Forum Anak Nasional dan perwakilan Forum Anak Daerah. Dokumen tersebut akan diluncurkan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 sebagai rekomendasi anak Indonesia kepada pemerintah.
Dalam dialog bersama anak-anak Indonesia, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban aktivitas apa pun, termasuk kegiatan pertambangan. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Menteri PPPA mengajak Kemenko PMK bersama Kantor Staf Presiden melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah pertambangan guna memastikan terpenuhinya hak dan pelindungan anak.
Kehadiran Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk mengawal agar Suara Anak Indonesia tidak hanya menjadi dokumen aspirasi, tetapi menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian/lembaga dan mitra pembangunan, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kemendukbangga-BKKBN, Badan Narkotika Nasional, Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, Perpustakaan Nasional, UNICEF Indonesia, Save the Children Indonesia, dan Wahana Visi Indonesia.
