Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Semakin Dimantapkan

KEMENKO PMK -- Pemerataan pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui transmigrasi.

Transmigrasi menjadi urusan pemerintahan konkueren yang memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaanya. Untuk menciptakan sinergitas itu, pemerintah melalui 6 perwakilan Kementerian yang menangani transmigrasi telah menandatangani "Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi", pada 22 Oktober silam.

Berita acara tersebut merupakan regulasi sementara dalam pelaksanaan urusan transmigrasi sampai terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP PUPK) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk membahas substansi Berita Acara, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Rapat Pembahasan Sub Urusan Penataan Persebaran Penduduk Kawasan Transmigrasi, pada Senin (29/11), di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Sisgian menyampaikan, Berita Acara tersebut memerlukan pemantapan substansi sebelum disosialisasikan kepada pemerintah daerah.

"Terutama dalam Sub Urusan Penataan Persebaran Penduduk Kawasan Transmigrasi, substansi dari berita acara memerlukan penyesuaian-penyesuaian mengikuti dinamika yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Herbert menyampaikan, setelah pembahasan substansi matang, nantinya naskah Berita Acara akan diberikan kepada 6 kemnterian terkait yang kemudian akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah.

"Kegiatan ini juga merupakan bagian dari sosialisasi Berita Acara. Ketika kita bawa ke daerah nanti akan mendapatkan respons dari pemerintah daerah yang akan menjadi masukan atau suplemen dari berita acara. Ini sifatnya dinamis," tuturnya.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat terkait Substansi Penataan Persebaran Penduduk Kawasan Transmigrasi antara lain seperti kesepakatan redaksional isi berita acara terkait  prnampungan provinsi, pengangkutan trnasmigran, penjajakan lokasi transmigran, dan lainnya.

Dalam rapat turut dihadiri oleh Direktur Penataan Persebaran Penduduk Kemendes PDTT Anto Pribadi, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sekretariat Kabinet Asri Ernawati, Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo, Perwakilan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, dan perwakilan Dirjen Bina Bangda Kemendagri. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: