KEMENKO PMK – Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan terhadap sektor ekonomi. Bukan hanya kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat miskin, tetapi kondisi perekonomian secara nasional juga global turut terdampak.
Khusus untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19, pemerintah telah menggulirkan sejumlah bantuan sosial (bansos) baik bansos yang bersifat reguler maupun nonreguler.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tb A Choesni mengungkapkan bahwa pemerintah berharap baik bansos maupun nonreguler diharapkan dapat membantu meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Yang juga tidak kalah penting dari sudut ekonomi makro, kita sudah mendapatkan angka pertumbuhan yang sangat baik dari kuartal terakhir," kata Choesni saat mewakili Menko PMK dalam diskusi terkait perkembangan penyaluran bansos yang diselenggarakan Kemkominfo, Rabu (1/9).
Ia menambahkan bahwa memang sebenarnya bansos yang disediakan, baik reguler maupun nonreguler harapannya tidak hanya disalurkan dan diterima oleh KPM tetapi juga dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Walhasil, konsumsi rumah tangga atau private consumstion yang dilakukan bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi.
"Yang pasti kita ingin menjaga daya beli ekonomi. Dengan meningkatnya penggunaan bisa meningkatkan daya beli ekonomi di Indonesia. Kita tentu ingin mengharapkan pemulihan ekonomi cepat terlaksana," tandasnya.
Hingga saat ini, menurut Choesni, penyaluran bansos misalnya Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai 9,8 juta KPM dari 10 juta KPM. Sedangkan, untuk 28,8 juta KPM terdiri dari 10 juta KPM reguler PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Program Sembako Non-PKH yang menerima bansos beras berupa 10 kg per-KPM sekali salur.
Tak kalah penting, imbuhnya, pemerintah juga memberikan subsidi listrik berupa diskon tarif 50% untuk pelanggan 450 VA dan 25% untuk pelanggan 900 VA untuk KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Yang jelas kita harus bekerja sama. Kalau frasanya Pak Presiden, kita harus bekerja keroyokan bukan hanya kementerian/lembaga di pusat tapi juga pemda, masyarakat, dan TNI/Polri," pungkas Choesni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya menyebut bahwa yang paling dibutuhkan saat krisis atau pandemi sekarang ini adalah melindungi keluarga miskin.
"Pertumbuhan bisa tahun depanlah jadi prioritas kedua atau ketiga, yang penting adalah mengatasi yang kelaparan dan kurang gizi ini. Makanya peran bansos sangat sangat penting, khususnya dengan adanya bansos saudara-saudara kita bisa di rumah," tegas Berly.