DIY Siap Mendukung Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

*DIY Siap Mendukung Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa*

Yogyakarta (2/11). Guna optimalisasi pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan rapat koordinasi daerah P3PD di D.I.Yogyakarta. Acara yang diikuti oleh seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se D.I.Yogyakarta, perwakilan Panewu atau Camat dan Lurah di 4 (empat) Kabupaten (Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman dan Bantul) serta para tenaga pendamping professional ini guna mendapatkan gambaran pelaksanaan P3PD di Yogyakarta.  Rakorda ini dibuka oleh Sekretaris Daerah D.I.Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji didampingi oleh Plh. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana dan Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial.

Dalam sambutan pembukaannya, Kadarmanta mengatakan bahwa yang paling tahu kondisi Desa atau kalau di D.I.Yogyakarta, Desa disebut dengan Kalurahan adalah lurah. Dengan program reformasi Kalurahan yang dicanangkan oleh gubernur diharapkan bisa sinkron dengan program kebijakan dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan sinergi antar pusat dan daerah pembangunan desa lebih cepat.  Kadarmanta menekankan bahwa upaya membangun desa  membutuhkan peran semua pihak. “Para pihak semakin sadar dan peduli terhadap kualitas belanja desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa”, ungkap Kadarmanta dalam sambutan pembukaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan P3PD yaitu untuk meningkatkan kualitas belanja desa untuk mendukung pembangunan desa. 

Senada dengan hal itu, dalam sambutan pembukaannya, Plh. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Ivan Syamsurizal menekankan bahwa desa-desa di Indonesia yang berjumlah 74.960 desa mempunyai potensi dan keunikan masing-masing. “Terkait potensi desa, tidak cukup hanya berdasar pada data yang dikumpulkan dan akhirnya menjadi buku potensi di akhir tahun. Diperlukan dukungan partisipasi dan kerjasama yang baik dari masyarakat desa itu sendiri. Kami berharap semua organisasi di Desa, seperti organisasi karangtaruna, organisasi perempuan, dan lembaga usaha di desa dapat bersinergi mengembangkan potensi unggulan desa secara produktif termasuk sinergi peran pendamping dan penyuluh yang ada di desa” beber Plh. Deputi.

Pada rapat koordinasi yang menghadirkan narasumber: Tb. Chaerul Dwi Sapta, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Kementerian Dalam Negeri; Prabawa Eka Soesanta, Direktur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri; Widarjanto, Kepala Balai Besar Pelatihan Sumber Daya. Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah. Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT; Adi Gemawan, Kepala Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta; Kementerian PPN/Bappenas, Universitas Negeri Malang, Zulkarnaen dan Lurah Salamrejo, Dani Pristiawan.

Disimpulkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor terpenting guna mendongkrak pembangunan desa. Karena aparatur desa menjadi motor penggerak utama pembangunan di desa. Dengan adanya dana Desa, desa mempunyai sumber pendanaan guna melakukan pembangunan lokal skala desa yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi desa. Pentingnya membangun desa berdasarkan potensi (tematik).  Dukungan dari perguruan tinggi dapat dilakukan melalui KKN, pelatihan/pendampingan dalam perencanaan maupun pendampingan program kegiatan. Pada forum tersebut juga menyepakati bahwa desa masih memerlukan pendampingan, baik itu desa. Namun yang perlu diperhatikan adalah pola pendampingan yang diperlukan oleh masing-masing desa.  

Dalam sambutan penutupnya, Asdep Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Mustikorini Indrijatiningrum, menyampaikan bahwa rendahnya kualitas perencanaan dan penganggaran di desa menjadi masalah bersama. “Rendahnya kualitas perencanaan dan kapasitas pemerintahan desa dapat diatasi dengan peningkatan koordinasi dan fasilitasi untuk perangkat desa dan peningkatan kapasitas serta sistem reward dan punishment dari kinerja pemerintah desa”, ungkap Indri. 


Selain itu untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat, diharapkan dapat dilakukan melalui penguatan peran pendamping untuk transfer knowledge kepada para perangkat desa dan masyarakat. Keberadaan P3PD secara jangka panjang diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola APBDes-nya dan meningkatkan kualitas belanja keuangan Desa sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Para Lurah dan Kanewu menyambut baik adanya kegiatan ini, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan untuk dapat diterapkan di desa masing-masing.

Kontributor Foto:
Reporter: