Sosialisasi Pertajam Penyusunan Roadmap RB 2020-2024

Jakarta (24/6) – Reformasi Birokrasi (RB) adalah salah satu terobosan untuk membuat suatu perubahan besar, terutama berkaitan erat dengan paradigma dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kebijakan RB tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81/2010 tentang Grand Design RB 2010-2025, meliputi rancangan induk pelaksanaan RB Nasional. Adapun transformasi birokrasi dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap I (periode 2010-2014), tahap II (2015-2019), dan tahap III (2020-2024).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Y. B. Satya Sananugraha menjelaskan bahwa saat ini Tim RB Kemenko PMK sedang melakukan persiapan guna menyusun roadmap RB di Kemenko PMK tahun 2020-2024.

“Di tempat kami saat ini masih sedang menyusun roadmap RB (2020-2024). Kami akan terus mencoba memperbaiki kinerha, menjalankan program RB, dan menindaklanjuti evaluasi Kemenpan RB sebelumnya. Yang paling penting kita akan ikut apapun yang sudah diputuskan oleh Kemenpan RB khususnya untuk roadmap RB,” ujarnya saat Sosialisasi RB di Kemenko PMK melalui rapat virtual yang digelar Rabu (24/6).

Melalui rapat sosialisasi tersebut, Sesmenko PMK berharap antara Tim RB Kemenko PMK dengan Kemenpan RB bisa saling bersinergi menyamakan persepsi sehingga semakin memudahkan proses penyusunan roadmap RB tahap III.

“Saya berharap semua bisa mengikuti acara ini sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan arahan lebih untuk menyusun roadmap RB. Sebagaimana yang selalu diingatkan Pak Presiden, kita harus punya integritas dan tingkat pelayanan yang tinggi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Jufri Rahman mengungkap ada beberapa catatan hasil evaluasi RB tahap II. Diantaranya, RB selama ini masih dianggap bersifat proyek, tidak mengacu pada akar permasalahan, tidak terintegrasi, fungsi pengawasan yang tidak optimal, belum terdapat budaya kinerja (masih berada di zona nyaman).

Ironisnya, RB hanya dianggap dukungan kelengkapan administrasi bahkan sebagian beranggapan RB sama dengan remunerasi, kemudian pemahaman RB hanya di tingkat instansi (Tim RB) sedangkan pada unit kerja belum dipahami dan diinternalisasi. 

“Penilaian untuk Kemenko PMK saat ini, SAKIP mendapat 74,48 (BB) dan RB 75,72 (BB). Saya lihat ini trennya sangat menggembirakan karena tidak mudah menaikkan poin 3 koma dalam setahun, banyak kementerian lain yang untuk menaikkan satu saja sulit. Kita berharap tahun ini dengan kerja keras dari Kemenko PMK bisa naik menjadi klasifikasi A,” pungkas Jufri.

Rapat sosialisasi RB di Kemenko PMK itu juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III Kemenpan RB Naptalina Sipayung, Tim RB Kemenko PMK, dan sejumlah pegawai ASN Kemenko PMK.

Reporter: