Kemenko PMK sebagai Ketua II Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) bersama Kemenko Polhukam sebagai Ketua I dan Kepolisian RI sebagai Ketua Harian serta beberapa Kementerian/Lembaga anggota Sub Gugus Tugas yaitu KPPPA, Kemdagri, Kemkunham, Kemenlu, BP2MI, serta Pemda Propinsi Jatim dan Polda Jatim kembali bersinergi, berkolaborasi melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tanggal 7 September 2023 yang bertempat di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kegiatan sosialiasasi dan edukasi sebelumnya telah diselenggarakan di Provinsi NTB dan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
Sosialisasi dan edukasi kali ini dilaksanakan secara hybrid, dihadiri sekitar 150 orang secara tatap muka dan sekitar 60 orang secara online yang mewakili daerah kawasan Tapal Kuda (Banyuwangi,
Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasurun, Situbondo, Probolinggo) dan Madura.
TPPO merupakan kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga dibutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang serius dan komprehensif oleh negara.
Woro Srihastuti Sulistyaningrum - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia - menyampaikan bahwa ada kecenderungan meningkatnya korban TPPO yang terlaporkan setiap tahunnya, hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama untuk dapat melakukan berbagai upaya dan strategi pencegahan dan penanganan TPPO.
Woro meminta agar pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi Gugus Tugas tingkat propinsi, kabupaten dan kota, serta secara masif mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana strategi pencegahan TPPO kepada masyarakatnya. Diharapkan struktur tugas yang ada disesuaikan dan melaksanakan rencana aksi daerah sesuai rencana aksi nasional TPPO yang ditetapkan dalam Perpres No. 21 Tahun 2023 ujarnya.
Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah mempercayai dan menginisiasi terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan edukasi terpadu pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Timur.
Lebih lanjut, Adhy Karyono menyampaikan, kegiatan sosialisasi dan edukasi terpadu yang dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pagi yang diikuti oleh aparat pemerintah yang merupakan anggota Gugus Tugas PP TPPO Propinsi, Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, dan sesi siang yang diikuti oleh perwakilan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, media masa, institusi pendidikan (sekolah/universitas), Ikatan Bidan, Babinsa, polisi RW, pekerja sosial, penggiat anti TPPO, dan stake holder terkait, dapat meningkatkan pemahaman, memperkuat kolaborasi, sinergi, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak dalam mewujudkan penurunan kasus dan korban tindak pidana perdagangan orang.
Dalam acara sosialisasi dan edukasi terpadu ini turut sebagai narasumber Brigjen Pol Dr Bambang Pristiwanto, SH, MH Asdep Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Deputi V, Kemenko Polhukam, Brigjen. Pol. M. Rudy Syafirudin, S.I.K., SH, Dir Bintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol. Suyanto, S.I.K. M.Si Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Asia Afrika BP2MI, Veronica Enda Wulandari Asdep Pemenuhan Hak, Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, serta perwakilan KPPPA, Kemdagri, Kemkumham dan Kemenlu.
Kegiatan sosialisasi dan edukasi terpadu merupakan komitmen bersama lintas kementerian, pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan kota bahkan sampai pada aparat desa serta masyarakat dalam memperkuat koordinasi, kerjasama dan strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang. "Dalam pencegahan TPPO ini semua anggota GT PP TPPO pusat dan daerah harus tegas dan melakukan upaya-upaya yang sistematis sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi serta dengan bekerjasama dan melibatkan masyarakat. Kita semua bersama-sama bekerja dengan hati dan keikhlasan untuk mencegah semakin banyaknya anak bangsa menjadi korban TPPO", demikian Veronica Enda Wulandari menutup acara sosialisasi dan edukasi terpadu.
