KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama akibat bencana hidrometeorologi yang berdampak luas di sejumlah wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pelayanan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di STIK LEMDIKLAT POLRI, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).
Menko Pratikno menjelaskan, Nataru kali ini berlangsung di tengah situasi darurat bencana hidrometeorologi yang masih terjadi dan berpotensi berkembang di berbagai daerah, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi ini menjadi tantangan besar karena sejumlah wilayah terdampak merupakan daerah dengan mayoritas penduduk yang merayakan Natal.
"Nataru kali ini bukan Nataru yang standar. Ini Nataru 'plus-plus', maksudnya Nataru yang disertai tantangan berlapis. Dimasa nataru tahun ini berdekatan dengan kejadian bencana alam di wilayah Sumatera. Masyarakat di wilayah terdampak bencana masih berada dalam kondisi rumah rusak, akses listrik belum sepenuhnya pulih, bahkan sejumlah fasilitas peribadatan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Harus kita hadapi bersama berbagai tantangan tersebut," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa di Sumatra Utara, beberapa kabupaten seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga memiliki persentase penduduk Nasrani yang besar, namun hingga kini masih menghadapi dampak bencana, mulai dari kerusakan rumah, keterbatasan listrik, hingga warga yang masih berada di pengungsian.
"Saudara-saudara kita merayakan Natal dalam kondisi rumah belum pulih, sebagian masih di pengungsian, gereja terdampak, dan akses terbatas. Ini menjadi perhatian ekstra bagi kita semua," ujarnya.
Menko PMK menekankan bahwa periode Nataru tahun ini berlangsung cukup panjang, yakni selama dua pekan, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik tahap pertama terjadi pada 20 Desember, puncak kedua pada 24 Desember, sementara arus balik diperkirakan pada 28 Desember dan 4 Januari. Dalam rentang waktu tersebut, diperkirakan terjadi pergerakan penduduk dalam skala besar, sementara pada saat yang sama risiko bencana hidrometeorologi masih cukup tinggi.
Ia menegaskan bahwa pengamanan dan pelayanan Nataru pada dasarnya merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan setiap tahun. Namun, dalam situasi saat ini, seluruh kesiapan yang selama ini sudah berjalan harus ditingkatkan secara signifikan, disertai kewaspadaan tinggi terhadap dampak bencana.
"Pengamanan Nataru selama ini sudah kita lakukan dengan baik harus tetap dijalankan, tetapi tahun ini perlu ditingkatkan. Bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga kesiapsiagaan terhadap bencana, cuaca ekstrem, dan kondisi darurat lainnya," tegasnya.
Menko PMK menambahkan bahwa perhatian ekstra harus diberikan tidak hanya di wilayah yang telah terdampak bencana, tetapi juga di daerah lain yang berisiko tinggi, seiring perkembangan fenomena cuaca ekstrem dan pergeseran siklon tropis. Berdasarkan pemantauan BMKG, sejumlah wilayah seperti Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, hingga wilayah perairan juga perlu diwaspadai.
Menurutnya, tantangan Nataru tahun ini tidak hanya menyangkut pengamanan tempat ibadah, tetapi juga memastikan akses transportasi tetap aman di tengah cuaca buruk, menjaga keselamatan perjalanan laut dan udara, meningkatkan kesiapan layanan kesehatan, serta menjamin layanan inklusif bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga meminta Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian, khususnya para Kapolda di daerah, untuk bekerja lebih ekstra dalam mengamankan perayaan Nataru. Selain pengamanan rumah ibadah dan pusat keramaian, aparat juga diminta mengantisipasi potensi bencana lanjutan yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat. "Nataru kali ini menuntut kerja yang lebih ekstra. Kita harus memastikan masyarakat tetap bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, sekaligus terlindungi dari risiko bencana yang masih mengancam. Mohon dukungan kerja lebih ekstra menghadapi tantangan yang lebih ekstra pada tahun ini," pungkasnya.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri siap menggelar operasi pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara terpusat dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia. Pengamanan dilakukan melalui pendirian pos pelayanan dan pos pengamanan terpadu di berbagai titik strategis, mulai dari tempat ibadah, jalur transportasi, pusat keramaian, hingga kawasan wisata.
Kapolri menjelaskan bahwa pengamanan Nataru tahun ini mendapat perhatian khusus karena adanya potensi cuaca ekstrem. Ia menegaskan bahwa pos pelayanan terpadu akan diperkuat dengan fasilitas dan personel lintas kementerian dan lembaga, guna memastikan respon cepat apabila terjadi situasi darurat.
"Selain pengamanan arus mudik dan perayaan Natal serta Tahun Baru, kami juga menyiapkan dukungan tambahan di pos-pos terpadu untuk menghadapi potensi bencana. Mulai dari kesiapan SAR, pengungsian, hingga peralatan evakuasi yang dibutuhkan di lapangan," ujar Kapolri.
Dalam kesempatan tersebut hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Wamendag Dyah Roro Esti, Kepala BMKG Teuku Faishal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal TNI Mohammad Syafi'i, Dirut Pertamina, Dirut Jasamarga, Dirut PLN , AsOps Panglima TNI, perwakilan BNPB, dan Kapolda dan jajaran kepolisian seluruh Indonesia yang hadir daring luring, Deputi PKJB Kemenko PMK beserta eselon 1 dan 2 Kementrian terkait.
