KEMENKO PMK – Pandemi Covid-19 berdampak signifikan tidak hanya pada sektor sosial dan ekonomi, tetapi juga pendidikan. Ada lebih dari 200 negara di dunia, termasuk Indonesia yang terpaksa menutup sekolah tatap muka dan melakukan pembelajaran secara daring.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan setidaknya 68 juta siswa pendidikan dasar dan pendidikan tinggi terdampak pandemi Covid-19.
“Mereka terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi make sense kalau disurvei kemudian tuntutan yang dibutuhkan anak-anak itu adalah bantuan pulsa,” ujarnya saat mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy dalam acara virtual Sarasehan 100 Ekonom Bersama Presiden RI, Kamis (26/8).
Agus mengutarakan dari 260 juta satuan pendidikan di seluruh Indonesia, masih ada 46 ribu satuan pendidikan baik sekolah maupun madrasah yang tidak memiliki akses listrik dan internet. Bahkan, yang sudah memiliki akses listrik dan internet belum tentu memiliki gawai ataupun daya beli pulsa.
Ia pun mengakui persoalan tersebut sangatlah kompleks, terlebih belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada pilihan selain mempercepat konektivitas atau akses internet di seluruh satuan pendidikan.
“Ini menjadi necessary condition agar kita bisa melakukan lompatan, kalau tidak kita bisa menghadapi lost of generaration. Meskipun pemerintah sudah mencoba memberikan alokasi sekitar Rp8 triliun untuk pulsa ini, tapi saya yakin itu pun tidak cukup,” cetusnya.
Agus menyatakan bahwa apabila kondisinya normal (tidak dalam keadaan pandemi Covid-19) maka anggaran pendidikan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Hanya masalahnya, selama pandemi multiflyer effect dari anggaran pendidikan menjadi tidak terasa.
“Jadi ini menyangkut masalah quality of spending. Kalau kita bisa memastikan quality of spendingnya bagus, maka multiflyer effect nya akan tinggi. Selama pandemi yang kita tidak bisa dapatkan spendingnya itu misalnya dari berapa banyak bisnis kos-kosan yang tutup, kuliner, kemudian transportasi. Ini dampaknya besar terhadap ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Agus, solusi yang diharapkan bisa menyelamatkan saat ini adalah melalui kegiatan vaksin guru dan dosen. Dengan itu, kegiatan pembelajaran tatap muka dapat berangsur-angsur kembali untuk selain memastikan kualitas pendidikan lebih baik juga mendorong agar spending yang hilang itu bisa kembali berkontribusi terhadap ekonomi.
Sementara di samping itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya akan mampu mengisi kekurangan tenaga di sektor pertanian. Pasalnya, diperkirakan 20 tahun ke depan transformasi pertanian sangat dibutuhkan saat penduduk Indonesia mencapai 300 juta.
“Kalau itu tidak diantisipasi maka dampaknya ketergantungan terhadap impor produk pangan semakin besar,” tandasnya.
