KEMENKO PMK -- Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Budiono Subambang, menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat langkah tanggap darurat dan mitigasi bencana banjir serta tanah longsor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Ia menyampaikan bahwa Kemenko PMK memimpin koordinasi lintas sektor bersama BNPB, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan respons tanggap darurat berjalan efektif sekaligus menyiapkan upaya mitigasi jangka menengah dan panjang," ujar Budiono dalam Rapat Koordinasi di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Budiono menjelaskan bahwa sejak malam sebelumnya, koordinasi intensif telah dilakukan antara Kementerian/Lembaga terkait bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjamin penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
"Sejak kemarin malam hingga hari ini, koordinasi dilakukan secara berjenjang dengan Bupati Bandung dan Wakil Gubernur Jawa Barat beserta jajaran. Fokus utama adalah penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta penguatan langkah mitigasi agar risiko serupa tidak berulang," ujarnya.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa BNPB telah mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat (Incident Command System), melakukan kaji cepat di lokasi terdampak, serta menyalurkan bantuan logistik, tenda, sandang-pangan, dan alat berat untuk percepatan penanganan di titik-titik kritis.
Basarnas bersama potensi SAR gabungan terus melakukan pencarian korban yang masih tertimbun. Pada Senin pagi (8/12/2025), satu korban atas nama Alfa (13 tahun) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan operasi pencarian masih dilanjutkan.
Kementerian Sosial memastikan penyelenggaraan dapur umum, penyaluran bantuan logistik dasar, serta layanan perlindungan sosial dan dukungan psikososial bagi para penyintas, khususnya kelompok rentan seperti lansia, balita, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.
Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat menyediakan layanan kesehatan darurat di posko, melakukan surveilans penyakit, serta mengantisipasi potensi penyakit menular pascabencana melalui penyediaan obat-obatan esensial, air bersih, dan sanitasi darurat.
PVMBG Kementerian ESDM melakukan kajian terkait stabilitas lereng, gerakan tanah, dan dinamika hidrometeorologi. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan zona aman, waspada, bahaya, serta rekomendasi pembatasan aktivitas dan relokasi masyarakat di wilayah berisiko tinggi.
Selain itu, sejumlah mitra non-pemerintah turut berkontribusi dalam penanganan darurat, antara lain Rumah Zakat yang bergabung dalam operasi SAR, Astra Internasional yang menyalurkan bantuan sembako, Human Initiative dan DT Peduli yang melakukan asesmen kebutuhan warga, serta dukungan air minum dari sektor usaha.
Budiono menegaskan bahwa penanganan darurat harus diikuti langkah mitigasi berkelanjutan, meliputi normalisasi sungai dan drainase, penguatan lereng rawan longsor, penataan ruang berbasis mitigasi bencana, relokasi permukiman di zona risiko tinggi, penguatan sistem peringatan dini, hingga rehabilitasi kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Seluruh langkah tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga membangun ketangguhan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
"Penanganan bencana tidak berhenti pada tanggap darurat. Mitigasi yang kuat dan tata kelola yang baik menjadi kunci agar risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin," tutupnya.
