KEMENKO PMK — Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menangani dampak banjir yang melanda kawasan Jabodetabek di awal Maret 2025. Sejumlah langkah strategis telah disusun untuk memastikan keselamatan warga serta percepatan pemulihan pascabencana.
Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melalui daring, pada Selasa (4/3/2025).
Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan utama masing-masing daerah terdampak, mulai dari upaya penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dan rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana.
“Ada tiga fokus utama dalam penanganan bencana ini. Pertama, penyelamatan masyarakat terdampak melalui evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama makanan dan kebutuhan lain yang semakin krusial di bulan Ramadan ini, serta pelayanan kesehatan baik di pengungsian maupun di rumah penduduk. Ketiga, pemulihan pemukiman dan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya,” jelas Pratikno.
Dalam upaya penanganan darurat di lapangan, BNPB akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait, termasuk TNI, Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, lembaga usaha, dan sumber daya lainnya. Sementara itu, Kemenko PMK akan mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat segera tersalurkan.
“Kita harus bergerak cepat. Prioritas kita menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terdampak, memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Kemenko PMK akan turut mendukung koordinasi mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga,” tegas Pratikno.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah rawan banjir, dan wilayah rentan longsor agar meningkatkan kesiapsiagaan.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wali Kota Depok Supian Suri, perwakilan BPBD DKI Jakarta, BPBD Jawa Barat, BPBD Kota Tangerang, BPBD Banten, BPBD Bogor, serta unsur dari TNI dan Polri.
