KEMENKO PMK – Di balik suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, terdapat kerja besar yang melibatkan ribuan petugas, puluhan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, hingga otoritas Arab Saudi. Keberhasilan tersebut tidak berhenti sebagai sebuah capaian, tetapi menjadi pijakan penting untuk menghadirkan pelayanan haji Indonesia yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
Semangat tersebut menjadi ruh Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M sekaligus Persiapan Penyelenggaraan Haji Tahun 1448 H/2027 M yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Rabu (8/7) secara hybrid di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito, serta dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, BPKH, Garuda Indonesia, Saudia Airlines, Angkasa Pura, BPJS Kesehatan, PT Pos Indonesia, serta berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis lainnya.
Dalam arahannya, Warsito menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, khususnya kepada Kementerian Haji dan Umrah yang untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara utama operasional haji Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang harus terus diperkuat.
"Penyelenggaraan haji tahun ini benar-benar menjadi baseline bagi penyelenggaraan haji ke depan. Artinya, capaian yang telah diraih menjadi standar baru yang harus terus ditingkatkan sehingga tantangan penyelenggaraan pada tahun-tahun berikutnya tentu akan semakin besar," ujar Warsito.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar urusan memberangkatkan dan memulangkan jemaah. Lebih dari itu, haji merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan memastikan bahwa setiap pengalaman menjadi pelajaran bersama. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga adalah kekuatan utama untuk menghadirkan pelayanan haji yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah," tegasnya.
Penyelenggaraan haji tahun 2026 merupakan salah satu operasi pelayanan publik terbesar yang dilaksanakan pemerintah. Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, yang diberangkatkan melalui 527 kelompok terbang (kloter) dari berbagai embarkasi di seluruh Indonesia.
Pada penyelenggaraan haji tahun 2026 terdapat tantangan pelayanan yang semakin kompleks. Sekitar 170 ribu jemaah merupakan lanjut usia, lebih dari 44 ribu jemaah tergolong berisiko tinggi, serta terdapat ratusan jemaah penyandang disabilitas dan pengguna kursi roda yang membutuhkan pelayanan khusus. Kondisi tersebut menuntut penyelenggaraan haji yang semakin inklusif, ramah lansia, serta berbasis pada kebutuhan setiap jemaah.
Dalam rapat evaluasi, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa secara umum kualitas penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga pelayanan di Tanah Suci dinilai berjalan lebih baik. Salah satu indikator yang menggembirakan adalah penurunan angka wafat jemaah haji menjadi 367 orang, dibandingkan 447 orang pada tahun sebelumnya.
"Terjadi penurunan angka kematian jemaah haji yang signifikan, namun masih tergolong tinggi. Karena itu, penguatan tata kelola istitha'ah kesehatan sejak di Tanah Air harus terus menjadi prioritas," jelas Puji Raharjo.
Pelaksanaan haji tahun ini juga menunjukkan kemajuan dalam transformasi layanan berbasis digital. Implementasi Makkah Route semakin mempercepat proses keberangkatan karena pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi telah dilakukan sejak jemaah masih berada di Indonesia. Sesampainya di Arab Saudi, jemaah dapat langsung menuju hotel tanpa harus mengantre panjang di bandara.
Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mulai menerapkan Immigration Seamless Process (Corridor Gate) pada fase kepulangan di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda. Teknologi tersebut memungkinkan proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara otomatis tanpa kontak langsung sehingga mempercepat arus kedatangan jemaah di Tanah Air.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga terus memperkuat pendekatan promotif dan preventif. Kementerian Kesehatan melaporkan capaian vaksinasi nasional yang sangat tinggi, yaitu 99,7 persen untuk vaksin meningitis, 99,6 persen vaksin polio, dan 98,5 persen vaksin COVID-19. Pemerintah juga mencatat bahwa sebagian besar asrama haji telah memenuhi standar kesehatan lingkungan yang baik.
Namun demikian, tingginya jumlah jemaah dengan penyakit penyerta seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya menunjukkan bahwa pembinaan kesehatan perlu dilakukan lebih dini.
Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan mengusulkan agar pembinaan kesehatan calon jemaah dilakukan sejak dua tahun sebelum keberangkatan, melalui penguatan kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Kementerian Dalam Negeri serta dinas kesehatan di daerah, sehingga istitha'ah kesehatan dapat dipersiapkan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz, menekankan pentingnya memperkuat sistem monitoring seluruh layanan di Arab Saudi. Menurutnya, pelayanan konsumsi maupun transportasi perlu dipantau secara lebih rinci sehingga setiap keluhan jemaah dapat ditelusuri berdasarkan kelompok terbang, penyedia layanan, maupun syarikah yang bertanggung jawab.
Ia juga mengapresiasi implementasi skema tanazul di Mina yang dinilai berhasil membantu mengurangi kepadatan jemaah selama puncak ibadah haji. Ke depan, skema tersebut diharapkan terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal.
Selain mengevaluasi penyelenggaraan tahun 2026, rapat juga membahas berbagai langkah strategis untuk penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M. Pemerintah akan memulai tahapan persiapan lebih awal, mulai dari penyetoran uang muka layanan tenda dan masyair, pengadaan maskapai penerbangan, penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Fokus lainnya adalah peningkatan kualitas petugas haji, penyempurnaan manasik, perluasan digitalisasi layanan, penguatan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas, percepatan revisi regulasi pengelolaan keuangan haji, serta pengembangan ekosistem ekonomi haji yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK akan melaksanakan rapat koordinasi per bidang untuk mendalami berbagai aspek yang masih memerlukan penyempurnaan sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
Menutup rapat, Warsito mengucapkan terima kasih atas dukungan K/L dalam penyelenggaran Haji 2026 terkhusus Kementerian Haji dan Umroh yang telah melaksanakan amanah utama.
"Lebih dari itu, kita berharap 221.000 jemaah yang kembali ke Tanah Air menjadi duta keadaban dan peradaban, membawa semangat kesalehan sosial, memperkuat persatuan, serta memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," pungkas Warsito.
