Pakar Dorong Penguatan Koperasi dan UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Kerakyatan

KEMENKO PMK (20/08) - Para pakar ekonomi dan kebijakan publik mendorong penguatan peran koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dalam Focus Group Discussion (FGD) "Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila" yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Prof. Ravik Karsidi, Ketua I Tim Ahli Gugus Tugas Nasional GNRM, menekankan pentingnya membangun dan membudayakan Sistem Ekonomi Kerakyatan (SEK) berlandaskan Pancasila. "FGD ini merupakan upaya tindak lanjut dari rekomendasi Seminar Gelar Karya Revolusi Mental Oktober 2023 lalu untuk penguatan pembahasan dalam mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya.

Gendo, Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, menyoroti bahwa 99,62% basis ekonomi rakyat di Indonesia masih didominasi skala usaha mikro. "Kemenkop UKM memiliki tugas untuk mendorong 'UMKM Naik Kelas'. Salah satunya dilakukan dengan mengonsolidasikan UMKM dengan koperasi, sehingga keduanya bisa saling maju bersama," jelasnya.

Sementara itu, Airlangga Pribadi Kusman, Dosen FISIP Universitas Airlangga, menggarisbawahi pentingnya belajar dari keberhasilan China dalam melakukan reformasi ekonomi. "China berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang masif dan menyelenggarakan pengentasan kemiskinan skala besar di pedesaan sejak 1978," tuturnya.

Lely Pelitasari S, Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, menekankan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan talenta digital. "Upaya ini berpotensi memberikan kontribusi PDB sebesar Rp4.434 triliun pada tahun 2030 atau setara dengan 16% dari total PDB," paparnya.

FGD ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya mendorong kebijakan afirmatif untuk penguatan peran koperasi sebagai penggerak pasar, serta mengintegrasikan pendidikan koperasi di satuan pendidikan melalui kolaborasi antara Kemenkop UKM, Kemendikbudristek, dan Kemenag.

Arif Budimanta, Ketua II Tim Ahli GTN, menutup diskusi dengan menegaskan, "Praktik berkoperasi harus diajarkan sejak dini, khususnya dalam pendidikan dasar, dengan membangun spirit cooperative dan brotherhood melalui aktivitas-aktivitas di sekolah."

FGD keempat dijadwalkan berlangsung pada 10 September 2024 dengan tema "Internalisasi dan Diseminasi Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila.